DPRD TULUNGAGUNG – Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSI, menyebut program seragam sekolah gratis pada tahun 2018 ini membingungkan. Masalahnya, program yang direncanakan untuk membantu dan bermanfaat pada masyarakat agar tidak membeli seragam sekolah pada putra-putrinya yang sedang alih jenjang sekolah, tetapi justru sekarang membeli seragam sekolah karena seragam sekolah gratisnya belum jadi-jadi.
“Lalu apa namanya kalau tidak membingungkan. Orang tua terlanjur membeli (seragam sekolah) karena belum jadi-jadi, tetapi ada program seragam sekolah gratis dari pemerintah. Manfaatnya jadi berkurang,” ujarnya di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (30/10).
Imam Kambali menandaskan sudah sepatutnya Dindikpora Kabupaten Tulungagung saat ini melakukan komplain pada pemenang lelang karena belum memenuhi pengadaan seragam sekolah gratis. Apalagi kontrak kerja untuk penuntasan pengadaan seragam sekolah gratis tersebut tanggal 20 Oktober 2018 lalu. “Harus ada komplain mengapa kok sampai sekarang belum jadi,” tandasnya.
Ke depan, lanjut politisi asal Hanura ini, perlu ada evaluasi terkait pengadaan seragam sekolah gratis. “Apabila aturannya memperbolehkan, pembuatan seragam sekolah gratis ini dapat dibuat dan diserahkan di sekolah masing-masing,” paparnya
Rencananya, DPRD Tulungagung akan kembali memanggil Kepala Dindikpora Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd, jika sampai pada akhir bulan Oktober 2018 ini pengadaan seragam sekolah gratis belum juga tuntas. “Selain kepala Dindikpora, kami akan undang pula para pemenang tendernya ke Kantor DPRD Tulungagung,” beber Kambali.
