DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan Dewan dan anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Kamis (16/1), melakukan audiensi dengan Koperasi Produktif Unit Desa (KPUD) Tani Wilis Kecamatan Sendang. Audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung itu membahas akses jalan longsor di Mojogitik yang kini membuat penghasilan peternak sapi perah, utamanya anggota KPUD Tani Wilis Kecamatan Sendang berkurang.
Hadir dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, ini juga sejumlah kepala OPD Pemkab Tulungagung terkait. Yakni Kepala PUPR Kabupaten Tulungagung, Hari Subagyo, Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto, Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro dan Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Robinson Nadeak.
Marsono usai audiensi menyatakan untuk mengatasi berkurangnya penghasilan peternak sapi perah di Kecamatan Sendang perlu ada solusi. Di antaranya pembuatan jalan lingkar.
Pembuatan jalan lingkar ini dilakukan sembari menunggu perbaikan jalan di Mojogitik yang longsor. Perbaikan jalan yang longsor yang dibiayai dana BTT Provinsi Jatim tersebut diperkirakan baru akan dimulai pada bulan Februari 2025 dan selesai Meret 2025. Atau lama pengerjaan selama dua bulan.
“Pembangunan jalan lingkar karena kebutuhan mendesak. Bukan hanya untuk KPUD Tani Wilis tetapi juga masyarakat yang kebutuhannya melalui jalan dari Sendang menuju Karangrejo atau sebaliknya,” paparnya.
Seperti diketahui, akibat jalan longsor di Mojogitik saat ini jalan raya penghubung antara Sendang dan Karangrejo tidak bisa dilalui kendaraan. Pengendara harus melalui jalan alternatif memutar untuk menuju Sendang dari Karangrejo. Begitu pun yang dari Karangrejo menuju Sendang.
Ketua KPUD Tani Wilis Sendang, Suwarto, mengakui jika akibat jalan longsor di Mojgitik, angkutan susu menjadi terhambat saat akan dikirim menuju pabrik susu yang di antaranya di Jakarta. Mereka harus memutar melewati jalan alternatif yang ukurannya lebih sempit dan juga sudah banyak kerusakan.
“Kerugian kami selama sebulan Rp 61 juta dengan angkutan kendaraan kecil yang memutar. Belum lagi kualitas susu yang bisa berkurang,” paparnya.
Ia setuju jika dibuat jalan lingkar untuk memperlancar kembali lalulintas angkutan susu. Bahkan setuju juga untuk membantu pembiayaan dengan Pemkab Tulungagung terkait pembangunan yang akan melalui tanah milik empat orang warga setempat.
“Insya Allah (untuk membantu) kami menunggu dari PUPR dan BPBD. Nanti sharingnya bagaimana. Sekarang melalui dewan dulu,” tutupnya.
