Komisi C

Warga Mengeluh, Komisi C Panggil BPJS Kesehatan

Oleh

5 November 2018

27783

Subani Sirab (berpeci) saat memimpin rapat Komisi C DPRD Tulungagung bersama perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Senin (5/11).

DPRD TULUNGAGUNG – Menindaklanjuti laporan dan keluhan sejumlah warga Tulungagung terkait pemberlakuan sistem rujukan berjenjang, Komisi C DPRD Tulungagung memanggil BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Senin (5/11). Pertemuan berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir sejumlah anggota Komisi C DPRD Tulungagung dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, itu. Termasuk Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak.
Subani Sirab, mengungkapkan saat ini banyak warga Tulungagung yang melapor ke dewan atas ketidaknyamanan pemberlakukan sistem rujukan berjenjang. “Bahkan ada laporan yang menyebutkan pasien sampai meninggal dunia ketika dirawat di rumah sakit tipe D di Kecamatan Bandung gara-gara sakit jantung. Seharusnya ia dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung tetapi tidak bisa karena rujukan online-nya di rumah sakit tipe D itu,” ujarnya prihatin.

Yang lebih memprihatinkan lagi, menurut politisi asal Hanura ini, dari data yang diperolehnya rumah sakit-rumah sakit tipe D dan rumah sakit tipe C di Tulungagung saat ini diduga tidak mempunyai dokter-dokter spesialis sendiri. “Laporan yang kami dapat dokter-dokter spesialis itu milik RSUD dr Iskak dan Dinas Kesehatan Pemkab Tulungagung,” paparnya.

Keprihatinan para wakil rakyat tersebut semakin menjadi setelah perwakilan Kantor BPJS Kesehatan Tulungagung yang dipimpin Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kantor BPJS Cabang Tulungagung, Renaldi Wibisono, memberikan data daftar dokter praktik di rumah sakit -rumah sakit di Tulungagung pada Subani. Masalahnya, Subani kemudian menemukan salah seorang dokter spesialis yang tercantum di dua rumah sakit dengan jam praktik yang sama.

“Ini bisa dilihat, pukul 07.00 WIB sampai 15.30 WIB praktik di RSUD dr Iskak. Tapi di hari yang sama juga praktik di Rumah Sakit Bayangkara pada pukul 07.00 WIB sampai 11.00 WIB. Bagaimana ini bisa terjadi. Nanti saya cek lagi siapa tahu banyak yang seperti ini,” tandasnya.

Menurut Subani saat ini BPJS Kesehatan sudah melampaui batas kewenangannya. Dari yang seharusnya menjadi kasir keuangan tetapi sudah bermain ditataran regulasi. Begitupun yang dikatakan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd. Ia menyayangkan BPJS Kesehatan yang kini seolah-olah tidak lagi hanya menjadi pembayar asuransi kesehatan.

Sementara HM Zaenudin, anggota Komisi C DPRD lainnya meminta BPJS untuk segera melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem rujukan berjenjang. “Kalau evaluasi tidak dilakukan nanti bisa-bisa banyak peserta BPJS yang tidak mau lagi bayar iuran BPJS. Bahkan kepesertaan warga Tulungagung yang kini 49 persen sebagai anggota BPJS bisa turun juga,” ucapnya.

Menanggapi pertanyaan dan masukan dari Komisi C DPRD Tulungagung, Renaldi Wibisono mengatakan jika semua yang dikeluhkan anggota Komisi C DPRD Tulungagung sudah terungkap dan terangkum saat pertemuan direktur rumah sakit daerah se-Indonesia bersama BPJS Kesehatan baru-baru ini. “Yang datang dari Tulungagung itu Direktur RSUD dr Iskak,” bebernya.

Soal adanya dokter spesialis yang ditemukan terjadwal di dua rumah sakit dengan jam yang sama, Renaldi Wibisono menyatakan akan melakukan evaluasi. Ia mengatakan tidak diperbolehkan jika dokter menjalankan praktik diwaktu yang beririsan.