DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Kamis (23/7), melakukan inspeksi pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial (JPS) dampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung. Pemantauan penyaluran bansos ini di lakukan di tiga desa, yakni Desa Batokan, Desa Bendosari dan Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru.
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH, mengungkapkan inspeksi pengawasan penyaluran bansos JPS dampak Covid-19 tersebut untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Apalagi sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung.
“Setelah kami melakukan pemantauan di tiga desa tersebut kami simpulkan penyalurannya sesuai sasaran. Tidak ada kendala dan lancar,” ujarnya.
Dalam pemberian bansos JPS dampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung itu, menurut politisi asal Partai Golkar ini, warga yang mendapatkannya menerima utuh tiga kali Rp 200 ribu. Atau Rp 600.
“Pemberiannya memang tiga kali sekaligus. Hitungannya mulai Mei, Juni dan Juli 2020. Jadi setiap warga yang menerima bansos menerima Rp 600 ribu,” tuturnya.
Asrori membeberkan jumlah warga atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bansos JPS dampak Covid-19 dari APBD Kabupaten Tulungagung berjumlah 62.911 orang. Sementara nilainya mencapai 37,74 miliar.
“Dan itu sudah dilaunching oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, di Balai Desa Besole Kecamatan Besuki pada Jumat (17/7) minggu lalu,” paparnya.
