Kaji Insentif Layak Pada Guru Sukarelawan

DPRD TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, mendukung upaya tenaga sukarelawan pendidikan yang meminta pemberian insentif layak saat mereka berunjuk rasa di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (27/2).

“Kami menghargai kerja konkrit mereka (guru sukarelawan). Pemerintah tanpa harus diminta pun sebenarnya harus memberi perhatian pada mereka,” ujarnya.

Supriyono yakin ada solusi bagi tenaga sukarelawan pendidikan mendapat insentif yang layak dari APBD Kabupaten. Kendati ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui.

“Dasarnya (pemberian) kajian kebutuhan. Nanti secara teknis didiskusikan,” paparnya.

Dicontohkan, di beberapa SKPD lingkup Pemkab Tulungagung dan RSUD dr Iskak Tulungagung sudah bisa melakukan perekrutan tenaga sukarelawan secara legal. “Harus ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui,” terangnya.

Saat ini, lanjut Supriyono yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini, pihak eksekutif (Pemkab Tulungagung) tidak berani memberi insentif pada guru sukarelawan tanpa ada landasan hukumnya. “Untuk mencari landasan hukum itu butuh waktu agak panjang. Ini karena ada aturan yang melarang. Sementara kondisi riil membutuhkan,” tuturnya.

Dalam aksi unjuk rasa guru sukarelawan, Supriyono yang ditemani Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi, sempat pula menandatangani petisi (dengan catatan) yang disampaikan kepadanya. Isi petisi tersebut di antaranya, bertuliskan dengan tegas hentikan rekrutmen sukwan/GTT/PTT di instansi pemerintahan khususnya di lembaga pendidikan negeri per 27 Februari 2017 karena bertentangan dengan PP No. 56 Tahun 2012. Pengakuan keberadaan sukwan/GTT/PTT yang sudah terdata di Dapodik serta pemberian insentif yang layak dan terhormat untuk sukwan/GTT/PTT dari APBD.

Supriyono juga meminta agar tidak ada intimidasi pada guru sukarelawan yang melakukan aksi unjuk rasa. “Laporan yang masuk pada saya seperti itu (intimidasi). Jangan sampai itu terjadi,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa tenaga sukarelawan pendidikan Tulungagung diikuti ratusan guru honorer se-Tulungagung. Selain di Kantor DPRD Tulungagung, mereka berunjuk rasa di depan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.