Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Setujui Penetapan Perda APBD 2024

0
536
Marsono dan Pj Bupati Heru Suseno menandatangani berita acara penetapan perda yang diikuti oleh para wakil ketua DPRD Tulungagung saat rapat paripurna, Sabtu (18/11).
Marsono dan Pj Bupati Heru Suseno menandatangani berita acara penetapan perda yang diikuti oleh para wakil ketua DPRD Tulungagung saat rapat paripurna, Sabtu (18/11).

DPRD TULUNGAGUNG – DPRD Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Ranperda tentang APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2024 dan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-818 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Sabtu (18/11) siang.

Pj Bupati Heru Suseno ketika menyampaikan sambutan di rapat paripurnaPj Bupati Heru Suseno ketika menyampaikan sambutan di rapat paripurna
Pj Bupati Heru Suseno ketika menyampaikan sambutan di rapat paripurna

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, dan dihadiri Pj Bupati Tulungagung, Dr Ir Heru Suseno MT, juga beragenda penetapan Propemperda Tahun 2024 serta penetapan ranperda lainnya.

Nurhamim menyampaikan Propemperda Tahun 2024 di rapat paripurna
Nurhamim menyampaikan Propemperda Tahun 2024 di rapat paripurna

Propemperda Tahun 2024 yang ditetapkan dan penyampaiannya dibacakan anggota Propemperda DPRD Tulungagung, H Nurhamim SAg, memuat 12 ranperda. Sedang ranperda lainnya yang ditetapkan menjadi Perda adalah Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan laporannya disampaikan oleh Ketua Pansus I DPRD Tulungagung, Samsul Huda MPd.

Samsul Huda membacakan laporan Pansus I terkait Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.
Samsul Huda membacakan laporan Pansus I terkait Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

Dalam rapat paripurna juga dibacakan laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Nila Kusuma Wardhani SE MPd. Selain penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung oleh Agung Darmanto SH.

Nila Kusuma Wardhani saat membacakan laporan reses DPRD Tulungagung
Nila Kusuma Wardhani saat membacakan laporan reses DPRD Tulungagung

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2024 yang telah disahkan menjadi perda, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.810.661.763.582,00. Sedang belanja mencapai Rp 3.025.261.763.582,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 214.600.000.000,00.

Agung Darmanto membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung
Agung Darmanto membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung

Sedang, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 230.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 15.400.000.000,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp 214.600.000.000,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0,00 (nol).

H Khamim ketika membacakan pandangan fraksi PKB di rapat paripurna
H Khamim ketika membacakan pandangan fraksi PKB di rapat paripurna

Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Pj Bupati Heru Suseno.

Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi PKB dengan juru bicaranya, H Khamim.  Di antara catatannya adalah memohon dalam APBD sudah mengganggarkan gaji GTT, PTT guru SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga keseriusan pemerintah daerah benar-benar berpihak melalui penganggaran, serta peningkatan anggaran infrastruktur akibat banyak jalan yang rusak. “Anggaran di UPT perlu ditambah agar jalan yang rusak dapat segera diperbaiki,” bebernya.

Sementara itu, Pj Bupati Heru Suseno saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2024, Propemperda Tahun 2024 dan perda lainnya. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.