DPRD TULUNGAGUNG – Empat komisi di DPRD Tulungagung, Kamis (27/10), mulai membahas Ranperda tentang APBD Tulungagung Tahun 2023. Pembahasan bersama mitra kerja mereka dari OPD Pemkab Tulungagung berlangsung di Kantor DPRD Tulungagung.
Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji SSos MSi, mengungkapkan pembahasan RAPBD 2023 itu akan berlangsung secara bergelombang. “Sesuai jadwal akan berlamgsung welama tiga hari,” ujarnya.
Menurut dia, empat komisi di DPRD Tulungagung melakukan pembahasan RAPBD 2023 dengan mitra kerjanya masing-masing secara serentak. “Dimulai har ini, Kamis (27/10).
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin. Ia menyatakan pembahasan RAPBD tahun 2023 itu akan berlangsung secara maraton. “Harapannya bisa cepat lagi pembahasannya. Kalau bisa dalam dua hari sudah selesai di bahas di tingkat komisi,” bebernya.
Sesuai rencana Ranperda APBD tahun 2023 bakal ditetapkan sebagai Perda APBD tahun 2023 pada bulan depan. Tepatnya pertengahan bulan November 2022.
Dengan ditetapkan pada pertengahan bulan mendatang diharapkan Pemkab Tulungagung mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah (DID).
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH, mengungkapkan ada beberapa materi yang dibahas pada Kamis (27/10), bersama OPD Pemkab Tulungagung mitra kerja mereka. Di antaranya tentang pasar ikan di Bandung dan perparkiran di RSUD dr Iskak Tulungagung.
“Dua hal ini yang menjadi perhatian kami saat ini. Di Pasar Ikan Bandung untuk relokasi kemungkinan belum bisa terealisasi karena biaya sewanya yang relatif tinggi. Belum lagi soal jalan masuknya. Sedang di RSUD dr Iskak terkait parkir masih kurang mencukupi kapasitasnya. Kami minta agar ada lagi parkir bertingkat,” paparnya.
Asrori selanjutnya mengungkapkan untuk Komisi C diperkirakan akan melakukan pembahasan Ranperda APBD tahun 2023 dengan mitra kerjanya selama tiga hari. Selain Kamis (27/10), juga pada Jumat (28/10) dan pada hari Rabu (2/11) pekan depan.
“Yang untuk hari Rabu depan itu, karena ada OPD yang tidak bisa hadir pada dua hari sebelumnya. Memang kami meminta yang hadir harus kepala OPD-nya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi BDPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto SE, mengungkapkan hal yang sama. Ia menyebut Komisi B melakukan pembahasan Ranperda APBD Tulungagung Tahun 2023 mulai Kamis (27/10). “Jika tidak ada halangan kami rencanakan dua hari sudah selesai pembahasannya bersama semua mitra kerja Komisi B,” ucapnya.
