DPRD TULUNGAGUNG – Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, menemui massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (22/2) sore.
Bahkan mereka menandatangani pernyataan sikap PC PMII Tulungagung terkait kasus pertambangan dan proyek pembangunan jembatan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tuntutan pengujuk rasa. Penandatanganan dilakukan langsung di tengah aksi demonstrasi para mahasiswa tersebut.
Adib Makarim sempat pula membacakan pernyataan sikap tersebut sebelum kemudian menandatanganinya. Ada enam poin tuntutan dalam pernyataan sikap PC PMII Tulungagung. Selain mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas Kabupaten Purworejo dan menuntut penarikan seluruh aparat TNI/Polri di desa tersebut, mereka juga menuntut di antaranya agar aparatur negara humanis kepada masyarakat Desa Wadas dan memberi pendampingan pada warga yang terdampak secara psikis.
Usai menandatangani pernyataan sikap PC PMII Tulungagung, Adib Makarim menyatakan apresiasinya pada mahasiswa pengunjuk rasa karena aksi demonstrasi berjalan tertib. Terlebih ia menyebut mahasiswa tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) saat melakukan aksinya.
“Kami pun mensuport tuntutan PMII agar aparat keamanan tidak represif. Sebaiknya lebih kepada tindakan persuasif pada masyarakat agar tidak terjadi anarkisme,” paparnya.
Adib Makarim juga mendukung tuntutan mahasiswa agar pemerintah daerah di Jateng dan Purworejo melakukan analisa dampak lingkungan. “Wadas sekarang sudah jadi perhatian nasional dan menjadikan aksi keprihatian dan solidaritas mahasiswa. Karena itu, aparat jangan anarkis dan pemerintah setempat harus melakukan amdal,” ucapnya.
Sementara itu, koordinator aksi unjuk rasa, Utri Suciati, mengatakan pernyataan sikap yang ditandatangani pimpinan dewan akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Puworejo. “Kami juga akan meminta tandatangan pada bupati dan kapolres,” ujarnya.
