DPRD TULUNGAGUNG – Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, ikut menangis saat hearing bersama perwakilan guru honorer se-Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/12). Ia meneteskan air mata setelah menyaksikan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, yang tiba-tiba menangis di dalam rapat yang juga dihadiri pengurus PGRI Tulungagung dan OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait.
Gunawan usai hearing mengaku ikut bersedih seperti yang dirasakan Rahadi. Menurutnya, pemberian insentif transpor bagi guru honorer yang diberikan Pemkab Tulungagung masih jauh dari kata layak.
“Saya dapat lulus SMA karena guru. Saya bersyukur juga saat duduk sebagai Ketua Komisi A masih dapat memperjuangkan guru honorer SMP yang sebelumnya tidak dapat insentif sekarang dapat Rp 400 ribu. Juga guru honorer SD yang dulunya hanya Rp 250 ribu kini sudah mendapat Rp 350 ribu,” paparnya kembali terisak
Ia berjanji akan terus memperjuangkan tambahan anggaran agar semua guru honorer mendapat insentif transpor dan nilainya dapat ditingkatkan sampai Rp 700 ribu per bulan. Tidak lagi hanya Rp 350 ribu atau Rp 400 ribu per bulan.
Gunawan menyatakan pula bersama dengan anggota Komisi A lainnya akan memperjuangkan tambahan kuota tenaga PPPK untuk tenaga guru honorer. Usulan perekrutan 900 tenaga PPPK pada tahun 2022 mendatang oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dikatakan masih kurang banyak. “Seharusnya sama dengan Blitar yang bisa sampai 3.500 tenaga PPPK. Karena itu, nanti akan kami kumpulkan lagi OPD terkait seperti BPKAD, BKPSDM dan Dindikpora untuk menuntaskan masalah ini,” tandasnya.
Sebelumnya, saat hearing berlangsung Rahadi menagis ketika menceritakan kesedihannya saat menandatangani pencaiaran dana insentif transpor bagi para guru tidak tetap (GTT) itu. “Saya nelongso. Ini saya rasakan ketika menandatangani pencairan dana insentif transpor,” ujarnya tak kuasa menahan air matanya.
Ia pun mengaku semakin sedih tatkala mengetahui jika insentif transpor yang diterima guru honorer tersebut masih dibagi-bagikan lagi ke guru honorer lainnya yang belum mendapat jatah insentif transpor dari Pemkab Tulungagung. “Kami mengerti ini masih jauh sekali dari sejahtera,” tuturnya.
Rahadi yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekda Tulungagung itu berjanji akan selalu memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer. Salah satunya dengan terus mengajukan usulan anggaran untuk penambahan kesejahteraan guru honorer seperti yang diminta anggota Komisi A DPRD Tulungagung.
Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Tulungagung, Setya Maryudi, berharap hearing lanjutan yang akan melibatkan BPKAD dapat memberi solusi yang lebih baik bagi guru honorer. “Selain masalah perekrutan PPPK kemarin yang masih bermasalah, kami ingin Pemkab Tulungagung memberikan insentif transpor bagi GTT itu sesuai UMR. Sama antara guru honorer SD maupun SMP sama-sama sesuai UMR,” ucapnya.
