DPRD TULUNGAGUNG – Komisi B DPRD Tulungagung menuntaskan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 bersama seluruh OPD mitra kerjanya, Rabu (16/6). Pembahasan berlangsung selama dua hari.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto SE, Rabu (16/6) siang mengungkapkan ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian Komisi B saat hearing bersama OPD mitra kerja mereka. Utamanya, bidang pertanian terkait pembangunan shipon di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru.
“Shipon itu semacam embung atau bendungan yang sangat diperlukan oleh para petani. Banyak keluhan petani yang disampaikan ke dewan karena sudah 30 tahun lamanya mereka tidak dapat menggarap tanah pertaniannya secara maksimal,” ujarnya.
Menurut Sofyan, pembangunan shipon di Desa Simo harus segera dilakukan. Apalagi menyangkut mata pencaharian banyak petani di empat wilayah kecamatan, Yakni Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kauman, Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Kedungwaru.
“Karena tidak ada shipon itu banyak sawah yang tidak fungsi. Jumlahnya ratusan hektar. Di saat musim hujan kebanjiran dan ketika musim kemarau justru kering,” paparnya.
Komisi B DPRD Tulungagung, lanjut dia, sudah mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembangunan shipon tersebut. “Tetapi menurut Dinas Pertanian itu kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tulungagung. Karenanya nanti kami akan berkoordinasi dengan Komisi D sebab Dinas Perkim mitra kerja mereka, juga kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim,” tuturnya.
Selain itu, Sofyan membeberkan pula jika Komisi B DPRD Tulungagung menyoroti PAD dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Diharapkan dalam tahun ini pendapatan Dinas Perikanan untuk APBD Kabupaten Tulungagung dapat meningkat. “Jangan sepertu dulu. Aset di Dinas Perikanan itu banyak dan sewanya harus jelas, ada kontraknya,” pungkasnya.
