DPRD TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, Sabtu (24/10) malam, menyerahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 pada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos. Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
Dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut menurut Bupati Maryoto Birowo terdapat penurunan pendapatan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19, sehingga penerimaan DAU dan DAK menurun. Selain itu juga belum teranggarkannya dama BOS tahun 2021.
“Namun demikian, masih tertolong dengan diperolehnya dana DID sebagai reward opini WTP laporan keunagan tahun 2019,” katanya.
Ada pun komposisi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, di sisi pendapatan sebesar Rp 2.388.656.720.478,00. Sedang di sisi belanja Rp 2.494.656.720.478,00 atau defisit Rp 106.000.000.000,00. Sementara di sisi pembiayaan, penerimaan Rp 114.500.000.000,00 dan pengeluaran Rp 8.500.000.000,00, sehingga pembiayaan netto Rp 106.000.000.000,00 dengan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00 (nol).
Dalam rapat paripurna, Bupati Maryoto Birowo juga mengungkapkan pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada pembangunan nasional dan hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pembangunan. Karena itu, pada tahun 2020 akan dilakukan perubahan RPJMD 2018-2023 sebagai respon atas regulasi baru di bidang perencanaan dan penganggaran.
“Tema pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sosial dengan fokus pemulihan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, pariwisata, investasi dan reformasi tata pemerintahan . Tema ini dirumuskan dengan mempertimbangkan mitigasi atas pandemi Covid-19,” paparnya.
Sementara itu, Marsono seusai rapat paripurna menyatakan setelah menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 akan segera melakukan pengkajian, penelitian dan pencermatan bersama komisi-komisi di DPRD Tulunaggung.
“Kalau ada keselarasan konsep. Termasuk postur dan prosposional angkanya maka akan cenderung disetujui dan ditetapkan,” ujarnya.
Rencananya, pembahasan oleh komisi-komisi di DPRD Tulungagung akan berlangsung sampai akhir bulan November 2020 dan kemudian diparipurnakan. “Kalau sampai terlambat dalam pembahasan akan mengganggu proses berikutnya dan pemerintahan bisa-bisa tidak akan jalan,” pungkasnya.
Rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD tahun 2021 semalam tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat serta menggunakan teleconference. Dan menariknya, peserta terbatas yang hadir di Kantor DPRD Tulungagung semuanya mengenakan sarung karena masih dalam peringatan Hari Santri Nasional.
