DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan DPRD Tulungagung mengakomodir keinginan massa pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (AMAR) saat melakukan aksinya di depan Kantor DPRD Tulungagung, Senin (3/8). Aksi demonstrasi ini menyuarakan tujuh tuntutan yang salah satu di antaranya mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk radikalisme, komunisme dan terorisme.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, menyatakan dewan sebagai lembaga legislatif telah melakukan fungsinya dalam menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan AMAR. Ia menyebut telah mengakomodir aspirasi dari AMAR untuk berkomunikasi dengan Bupati Tulungagung.
“Asipirasi pengunjuk rasa sudah kami tampung. Kami menjembatani komunikasi dan aspirasi dari bawah ke pimpinan Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Bupati. Fungsi kami legislasi. Ada pun eksekutornya adalah Bupati bersama timnya” paparnya.
Pimpinan DPRD Tulungagung mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dan berdialog dengan Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Dialog berlangsung di Ruang Asiprasi Kantor DPRD Tulungagung. Hadir pula dalam dialog tersebut Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia dan Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Wildan Bahtiar.
Seusai dialog, Bupati Maryoto Birowo meminta seluruh warga Tulungagung untuk terus menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga kedamaian dan ketentraman masyakarat dapat dijaga. Termasuk harapan dari pengunjuk rasa yang menghendaki kondusifitas.
Ia pun meminta pula agar pembangunan fisik Pondok Pesantren Imam Syafi’i di Tapan Kecamatan Kedungwaru yang diminta klarifikasinya oleh pengunjuk rasa untuk memenuhi aturan yang ada. “Masalah IMB-nya dipenuhi dulu dan aktifitas fisik dihentikan dulu,” ujarnya.
Sedang Ketua AMAR, Maliki Nusantara, mengungkapkan cukup puas dengan dialog bersama Bupati, Kapolres dan Dandim yang digagas pimpinan DPRD Tulungagung. Meski ia menandaskan pula akan menunggu respon yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung terkait Pondok Pesantren Imam Syafi’i.
Sebelumnya, Maliki mengungkapkan dari hasil riset yang didapatnya, Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu daerah yang disinyalir menjadi tempat penggodokan gerakan radikalisme. “Buktinya, dua tahun lalu ada teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 di perempatan rumah sakit lama,” ucapnya.
