DPRD TULUNGAGUNG – DPRD Tulungagung, Rabu (22/4), menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2019. Rapat berlangsung secara daring atau online dan dipusatkan di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
Hadir di ruang rapat paripurna pimpinan DPRD Tulungagung, Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MSi, para Ketua Fraksi DPRD Tulungagung, Sekda Tulungagung, Drs Sukaji MSi dan tiga Asisten Sekda Tulungagung. Sedang anggota DPRD Tulungagung lainnya serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung dan Camat se-Tulungagung mengikuti rapat paripurna dari kediaman dan kantornya masing-masing melalui teleconference.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos. Saat itu ia pun menerima penyerahan LKPJ yang dilakukan Bupati Maryoto Birowo.
Dalam sambutannya, Bupati Maryoto Birowo, membeberkan lima indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang harus dicapai sampai tahun 2023. Yakni, indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, persentase desa yang mendapat layanan infrastruktur dasar berkualitas dan indeks reformasi birokrasi.
Untuk IPM, Bupati Maryoto Birowo menyebut ada kenaikan 0,87 persen dari tahun sebelumnya. “Capaian IPM tahun 2019 adalah sebesar 72,62 persen, naik dari tahun 2018 yang sebesar 71,99 persen,” ujarnya.
Di pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 mencapai 5,32 persen. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,02 persen.
Adapun tingkat kemiskinan, mantan Sekda Tulungagung ini menyebut memiliki tren penurunan yang cukup bagus. “Tahun 2018 sebesar 7,27 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 6,74 persen,” paparnya.
Sedang untuk persentase desa yang mendapat layanan infrastruktur dasar berkualitas dan indeks reformasi birokrasi, Bupati Maryoto Birowo menyatakan mengalami peningkatan. Untuk persentase desa yang mendapat layanan infrastruktur dasar berkualitas pada tahun 2018 sebesar 35,42 persen tahun berikutnya naik menjadi 38,75 persen. Dan untuk indeks reformasi birokrasi yang tahun 2018 sebesar 63,57 menjadi 65 pada tahun 2019. “Kenaikan menjadi 65 masuk dalam kategori baik,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi, seusai rapat paripurna menyatakan setelah dilakukan penyerahan LKPJ Tahun 2019 oleh Bupati Maryoto Birowo, Komisi-Komisi di DPRD Tulungagung bakal segera melakukan pembahasan. “Rencananya pembahasan bersama OPD lingkup Pemkab Tulungagung dilakukan tidak dengan cara online, tetapi tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19. “Termasuk pembatasan volume dan tempat rapat yang akan dilakukan di Kantor DPRD Tulungagung,” ucapnya.
