DPRD TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Marsono Sos, menerima berkas tuntutan yang diberikan Aliansi Masyarakat Tulungagung (AMT) saat melakukan unjuk rasa di jalan depan Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (13/12) sore.
“Aspirasi dari AMT kami tampung dan diterima. Ini menjadi catatan sejarah bagi anggota DPRD Tulungagung periode 2024 – 2029,” ujarnya saat menemui massa AMT yang sedang melakukan aksi damai dengan tema Merajut Kebersamaan Merajut Persatuan dari Tulungagung untuk Indoensia.
Marsono menemui massa pengunjuk rasa didampingi Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib SH, dan menerima berkas tuntutan AMT yang diserahkan langsung oleh Ketua AMT, Moch Hanin Dya’udin.
Marsono sebelumnya sempat menyampaikan sambutannya saat menemui para pengunjuk rasa. Ia mengucapkan terima kasih karena AMT menghargai budaya lokal.
“Saya juga lahir dan besar di Tulungagung. Kita bangga menjadi orang Tulungagung dengan nenek moyang eyang Gayatri dan yang lebih lama lagi Wajakensis,” ujarnya.
Ada pun desakan dan tuntutan AMT pada pemerintah yang diterima Marsono berisi 10 tuntutan. Yakni bersikap tegas terhadap klan Ba’alawi yang secara terang-terangan memalsukan nasab Rosulullah dan membelokkan sejarah bangsa, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah Ba’alawi yang dinilai merusak aqidah dan provokatif melawan pemerintah, secara tegas dan tuntas membersihkan situs sejarah palsu (makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya), bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI reborn maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, membantu segala bentuk dan upaya perjuangan PWI-LS bersama masyarakat dalam menjaga kemurnian ajaran agama dan kedaulatan bangsa, melarang imigran Yaman untuk berperan aktif dalam organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah, untuk melakukan pembersihan terhadap ASN yang terpapar paham ekstrimis dan berafiliasi dengan gerakan yang membahayakan NKRI, menghentikan intervensi asing yang merusak ideologi Pancasila, mencegah distorsi dan manipulasi sejarah lokal, nasional maupun internasional dan mengintegrasikan sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
