DPRD TULUNGAGUNG – DPRD Tulungagung menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Persetujuan bersama Pemkab Tulungagung ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (3/8).
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, yang memimpin rapat paripurna dan dihadiri Pj Bupati Tulungagung, Dr Ir Heru Suseno MT, itu menyatakan Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui menjadi Perubahan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2024, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Tulungagung melalui juru bicaranya Nila Kusuma Wardhani SE SPd, menyampaikan beberapa catatan. Di antaranya, anggaran yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan diupayakan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bermanfaat bagi sebagian masyarakat saja. Selain perlunya penguatan Inspektorat dengan menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan roadmap kebutuhan serta_ peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja
pengawasan agar gread Kabupaten Tulungagung bisa meningkat.
Badan Anggaran DPRD Tulungagung juga memberi catatan tentang peningkatan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan dengan cara mengupdate pemungut pajak dan wajib pajak, terutama pajak listrik dengan sistem online. Begitu pun dengan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten
Tulungagung yang harus diupayakan tidak berada di urutan terendah lagi diantara kabupaten se Jatim.
“Setiap catatan strategis Badan Anggaran yang disampaikan pada
setiap rapat paripurna DPRD ini agar ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Heru Suseno dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesepakatan bersama ini. Ia menyebut penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 telah disinergikan dengan prioritas daerah yang terdapat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Perubahan RKPD) Tahun Anggaran 2024 melalui proses sinkronisasi
dengan prioritas nasional dan provinsi.
Ada pun komposisi PPAS sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yakni pendapatan sebesar Rp 2,882 triliun. Sedang belanja sebesar Rp 3,291 trilliun sehingga defisit anggaran sebesar Rp 408,635 milliar.
Kemudian untuk pembiayaan, di sisi penerimaan sebesar Rp 424,035 mlliar dengan pengeluaran Rp 15,400 miliar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 408,635 milliar. Dan untuk SILPA sebesar Rp 0 (nol)
“Nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 tersebut akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
