DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung memastikan tetap memperjuangakan nasib guru tidak tetap (GTT), termasuk guru non passing grade (PG). Bahkan melalui DPR RI perjuangan tersebut sudah dilakukan pada pemerintah pusat.
“Kami dari Komisi A yang membidangi tentunya apa yang menjadi kehendak guru non PG (passing grade) kita tetap akan memperjuangkannya,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, usai audiensi dengan perwakilan guru non PG di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (2/11).
Menurut dia, upaya agar GTT baik itu yang non PG maupun yang PG dapat menjadi CPNS atau PPPK sudah dilakukan. Utamanya oleh DPR RI. “Tetapi walau pun begitu regulasi yang ada harus kita hormati,” sambungnya.
Hari ini, Rabu (2/11), puluhan guru PG mendatangi Kantor DPRD Tulungagung. Mereka mengadu tentang nasib mereka yang belum bisa diangkat sebagai CPNS atau PPPK meski sudah relatif lama mengabdi sebagai guru.
Aduan para guru non PG ini diakomodir oleh Komisi A DPRD Tulungagung dengan beraudiensi bersama perwakilan mereka di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung. Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, memimpin audiensi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung, Saifudin Zuhri.
Komisi A DPRD Tulungagung dalam rekomendasinya yang disampaikan anggota Komisi A DPRD Tulungagung, H Mashud, menyatakan kesepakatan untuk memperjuangkan nasib GTT non PG, utamanya guru Bahasa Inggris. Masalahnya, selama ini belum ada formasi untuk guru Bahasa Inggris. “Nanti diusulkan ke BKPSDM Kabupaten Tulungagung untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” katanya.
Terkait batas usia, Mashud juga mengatakan disesuaikan dengan regulasi. “Kalau batas usianya 40 tahun ya 40 tahun. Tetapi jika ada yang berusia 50 tahun harus ada pemikiran ke depan,” ucapnya.
