DPRD TULUNGAGUNG – Komisi B DPRD Tulungagung bakal menganggarkan dana buffer stock (stok penyangga) obat penyakit mulut dan kuku (PMK) di Perubahan APBD Tulungagung 2022. Penganggaran tersebut agar kasus PMK di Tulungagung dapat segera tuntas dan meringankan para peternak.
“Nanti kami di PAK APBD 2022 akan menambah obat untuk vitamin ternak terjangkit PMK yang pengadaanya dari Pemkab atau Dinas Peternakan untuk buffer stock,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto SE, usai Komisi B DPRD Tulungagung hearing dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, Mulyanto, di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (22/6).
Ia berharap dengan tambahan dana itu, Kabupaten Tulungagung yang hewan ternaknya termasuk belakangan terjangkit PMK di Jatim, menjadi yang tercepat dalam penuntasan kasus tersebut. “Jangan sampai datangnya PMK paling akhir, keluarnya juga paling akhir,” tuturnya.
Sofyan Heryanto belum bisa memastikan jumlah anggaran untuk buffer stock obat PMK tersebut. Komisi B akan membicarakan kembali penghitungan besarannya dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
Sebelumnya, saat hearing berlangsung, anggota Komisi B DPRD Tulungagung, Misbah, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, dalam mengatasi PMK harus disediakan dana yang cukup. Utamanya, untuk memberikan subsidi pada peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK.
“Dengan adanya subsidi obat PMK agar hewan ternak cepat sehat. Tambahan anggaran untuk itu bisa dianggarkan di PAK APBD 2022,” paparnya.
Selain itu, Komisi B DPRD Tulungagung juga mempertanyakan kondisi terkini terkait penyebaran PMK di Kota Marmer. Termasuk terkait rencana pembukaan pasar hewan pada Sabtu (25/6) mendatang.
Sofyan Heryanto meminta saat dibukanya kembali pasar hewan tidak melibatkan pedagang dari luar kota atau luar daerah. Hal ini untuk mengantisipasi semakin meledaknya kasus PMK akibat penularan dari ternak yang didatangkan dari luar daerah.
“Boleh dibuka (pasar hewan). Tetapi tidak boleh ambil luar daerah. Kalau kebutuhan daging kurban sudah cukup, mengapa harus di datangkan dari luar,” tandasnya.
Sementara itu, Mulyanto menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan dari Komisi B DPRD Tulungagung untuk penambahan dana penanganan PMK di PAK APBD Tulungagung tahun 2022. Ia berharap tambahan dana tersebut dapat membantu penyediaan vaksin PMK secara maksimal selain juga tambahan pengadaan obat-obatan.
Mulyanto menyebut saat ini persediaan obat untuk penyembuhan hewan ternak yang terjangkit PMK masih mencukupi. “Pengobatan untuk peternak rakyat tidak berbayar atau gratis. Sedang untuk pelaku usaha berbayar,” katanya.
Soal jumlah hewan ternak yang sudah terjangkit PMK di Tulungagung, Mulyanto menyatakan bisa dikata belum begitu parah. Dari 170 ribu ekor populasi hewan ternak di Tulungagung, baru 816 ekor di antaranya yang terjangkit PMK. “Jadi belum ada 0,5 persennya. Tidak begitu parah,” terangnya.
Selanjutnya Mulyanto mengungkapkan pula jika sudah mengusulkan pengadaan 25 ribu vaksin PMK ke Pemprov Jatim, utamanya untuk vaksinasi ternak sapi perah. “Informasinya minggu depan vaksin PMK sudah turun ke Tulungagung,” bebernya.
