DPRD TULUNGAGUNG – Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2021, Rabu (23/3) lalu, Bupati Drs Maryoto Birowo MM memaparkan keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun 2021. Pemaparan ini dilakukan saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi Tulungagung yang tahun 2020 mengalami kontraksi sampai minus 3,09 persen menjadi 3,53 persen pada tahun 2021. Itu artinya mendekati normal sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan keberhasilan pembangunan lainnya selama pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Di antaranya peningkatanindeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.
IPM Tulungagung dalam tahun 2021 sebesar 73,15 lebih besar dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,00. Sedang tingkat kemiskinan sebesar 7,51 persen.
“IPM Tulungagung kategori tinggi. Lebih tinggi dari nasional dan Jatim. Begitupun dengan tingkat kemiskinan yang terbilang rendah dari nasional dan Jatim,” paparnya.
Bupati Maryoto Birowo dalam kesempatan itu juga menyatakan akan merealisasikan sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan warga saat anggota DPRD Tulungagung melakukan reses baru-baru ini. Utamanya, terkait infrastruktur jalan beraspal yang saat ini banyak mengalami kerusakan akibat gerusan air hujan.
“Jalan rusak yang saat ini tidak ada genangan lagi akan langsung diperbaiki. Apalagi saat ini jelang bulan Ramadan dan lebaran,” paparnya.
Selanjutnya, Bupati Maryoto Birowo juga menyampaikan empat ranperda prakarsa Pemkab Tulungagung dalam rapat paripurna tersebut. Empat ranperda itu akan dibahas bersama dengan empat ranperda inisiatif DPRD Tulungagung pada masa sidang II tahun sidang III (periode Januari – April 2022).
Ada pun keempat ranperda prakarsa Pemkab Tulungagung, yakni Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan BPBD, Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyerahan Modal Pemkab Tulungagung pada PDAM Tulungagung serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna itu juga disampaikan laporan hasil pelaksanaan reses. Laporan ini disampaikan oleh anggota DPRD Tulungagung, Andri Santoso Amd Kep.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, usai rapat paripurna menyatakan DPRD Tulungagung akan mempelajari LKPJ yang diserahkan Bupati Maryoto Birowo. Utamanya, terkait pemulihan ekonomi di saat pandem Covid-19.
Ia mengapresiasi capaian indeks desa membangun yang dinilai sudah bagus capaiannya. “Pencapaian lebih bagus dari tahun lalu dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal,” katanya.
Adib Makarim juga menyebut bagi masyarakat miskin yang belum mendapat layanan BPJS Kesehatan dan KIS, DPRD Tulungagung sudah mendorong RSUD dr Iskak untuk menyediakan anggaran pengobatan masyarakat miskin tersebut. Anggarannya dibagi dua bersama Pemkab Tulungagung. “Tinggal pengawasannya saja. Syarat surat keterangan tidak mampu harus benar-banar bagi warga yang tidak mampu,” tuturnya.
