DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan DPRD Tulungagung melakukan audiensi dengan LSM Cakra, Kamis (6/5). Audiensi membahas pengaduan LSM Cakra terkait polemik kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang membuat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak penjualan mengalami kenaikan pula.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, saat audiensi berlangsung menyatakan akan mempelajari semua temuan LSM Cakra terkait polemik kenaikan pajak daerah tersebut. Termasuk di antaranya soal MoU yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung.
“Kami akan pelajari temuan LSM Cakra. Kami juga akan mengklarifikasi serta mengonfirmasi pada Bupati terkait hal tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, lembaga dewan tidak bisa serta merta melakukan eksekusi terhadap semua laporan yang masuk. Terlebih terkait kesepakatan yang dilakukan Bupati Tulungagung dengan AKD Tulungagung tentang pendistribusian SPPT pada masyarakat.
“DPRD Tulungagung pun sudah melakukan hearing terkait kenaikan PBB dan NJOP. Dimulai dari yang dilakukan oleh Komisi C sampai dengan hearing yang dilakukan oleh pimpinan dewan,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua LSM Cakra, Totok Yulianto, menanyakan keabsahan dari MoU yang dilakukan Bupati Tulungagung dan AKD Tulungagung itu. Alasannya, bupati melakukan kesepakatan pada organisasi profesi, bukan pada kepala desa itu sendiri.
Selain itu, Totok juga menyebut kenaikan NJOP dan PBB tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang di saat pandemi Covid-19 masih terus memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat. “Justru yang terjadi di Tulungagung sebaliknya menaikkan pajak,” tandasnya.
Hadir pula dalam audiensi di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung ini, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH dan perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung. Sementara pimpinan DPRD Tulungagung yang hadir, selain Marsono, juga tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, yakni Adib Makarim MH, Drs H Asmungi MSi dan Ahmad Baharudin.
