DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung meminta Dinas Sosial Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP dan PA) Kabupaten Tulungagung untuk memberikan bantuan juga pada 15.594 warga miskin baru di tengah pandemi Covid-19 (corona). Permintaan ini disampaikan dalam rapat Komisi C di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (22/4).
“Kami minta pada Dinsos untuk memberikan bantuan pula pada 15.594 warga miskin baru yang saat ini dipastikan terdampak pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komisi CDPRD Tulungagung, Asrori SH, usai rapat.
Hadir dalam rapat yang membahas bantuan sosial terkait wabah Covid -19 tersebut, di antaranya Plt Kepala Dinsos KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung, Suparni. Selain juga Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos , Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs H Asmungi MSi dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Menurut Asrori, data warga miskin Kabupaten Tulungagung saat ini berjumlah 97.696 jiwa. Sementara yang sudah diberi bantuan melalui Dinsos KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung sebanyak 81.702 jiwa.
“Jadi sisanya masih ada 15.594 jiwa yang belum tercover bantuan dari Dinsos KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung,” tandasnya.
Komisi C DPRD Tulungagung, lanjut dia, berharap warga miskin baru yang belum tercover bantuan dari Dinsos KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung dapat segera mendapat bantuan. Terlebih saat ini di tengah pandemi Covid -19. “Dananya diambilkan dari mana. Paling tidak sudah ada anggaran Rp 2 miliar dari dewan,” tuturnya.
Asrori menyebut sekarang yang harus mendapat perhatian adalah dampak dari pandemi Covid -19 pada masyarakat Tulungagung. Utamanya warga miskin.
“Yang paling dibutuhkan warga miskin hari ini adalah sembako. Dinsos katanya juga sudah memberi paket sembako pada 50.144 warga miskin dan akan segera memberikan pula pada 31.508 warga miskin lainnya,” paparnya.
Politisi asal Golkar ini pun meminta Dinsos KBPP dan PA Kabupaten Tulungagung untuk sesegera mungkin menyalurkan bantuan sembako pada 15.594 jiwa warga miskin baru yang belum tercover oleh Dinsos KBPP dan PA. “Segera saja dengan juga melihat dasar hukumnya juga,” ucapnya.
