DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan dewan dan pimpinan komisi DPRD Tulungagung, Rabu (21/2) siang melakukan hearing dengan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tulungagung (AMPUH). Hearing yang sempat tertunda pelaksanaannya ini berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.
Hadir dalam hearing ini semua pimpinan DPRD Tulungagung. Selain juga semua Ketua Komisi dan pimpinan komisi lainnya.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, usai hearing mengapresiasi AMPUH yang telah membantu dewan dalam hal fungsi pengawasan. “Kami terbantu dengan control dari teman-teman (AMPUH). Kami kira baik. Kami terbantu dan akan dijadikan spirit motivasi kerja AKD (alat kelengkapan dewan( yang kami miliki,” ujarnya.
Ia menilai apa yang disampaikan AMPUH dalam hearing bukan tuntutan. Mereka minta ada kejelasan proses pelaksanaan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Yakni terkait BSM (bantuan siswa miskin) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“BSM bidangnya Dinas Pendidikan. Juga PPPK hubungannya dengan BKPDM. Mereka ingin keterbukaan,” tuturnya.
Soal permintaan bantuan pengawasan yang menyangkut data nama dan alamat penerima BSM, Marsono menyatakan hal itu merupakan urusan teknis. Menurutnya, secara umum AMPUH minta kejelasan pada pemerintah yang dalam hal ini hak-hak kedaulatan yang dimiliki rakyat.
“Apa sih yang mereka bisa nikmati ketika mereka jadi rakyat. BSM-nya dapat nggak. Atau di sana kok dapat terus. Sementara ini nggak. Sistemnya yang perlu ditinjau. Suatu misal begitu. PPPK juga begitu,” paparnya.
Marsono selanjutnya mengatakan dukungannya atas penjadwalan pertemuan kembali dengan AMPUH untuk membahas persoalan lain. Apalagi ia mengaku biasa ngopi bareng atau nongkrong bareng saat menyerap aspirasi masyarakat.
