DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan Komisi DPRD Tulungagung menjamin tuntutan yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tulungagung dalam audiensi di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (29/9), akan tersampaikan ke pimpinan dewan. Bahkan tuntutan tersebut akan pula disampaikan pada DPRD Jatim dan DPR RI.
“Hari ini juga kami jamin tersampaikan ke pimpinan dewan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, usai audiensi dengan HMI Tulungagung.
Menurut dia, saat audiensi berlangsung dan didampingi Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib, sudah menyampaikan hal serupa pada para mahasiswa. Apalagi ia menyampaikan jaminannya itu dengan direkam video oleh mahasiswa.
Asrori menegaskan akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa, selain pada pimpinan dewan, juga pada yang dituju. Yakni DPRD Jatim dan DPR RI.
Soal hasil atau tindaklanjut dari tuntutan mahasiswa yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu, Asrori mengatakan belum ada jawaban dari DPRD Jatim dan DPR RI. “Untuk surat yang pertama sudah kami sampaikan pada yang diinginkan. Namun demikian belum ada balasan, nanti kembali akan kami suarakan mudah-mudahan membawa hasil yang terbaik pada mahasiswa,” paparnya.
Sedang terkait ketidakhadiran pimpinan dewan dalam audiensi yang juga dihadiri Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto, Asrori mengungkapkan jika pimpinan dewan semuanya sedang menghadiri acara di Madiun. Acara tersebut tidak bisa diwakilkan.
Sebelumnya, Ketua HMI Tulungagung, Sulkhan Zuhdi, meminta jaminan pada Asrori dan Abdulah Ali Munib untuk menyampaikan tuntutan HMI Tulungagung pada pimpinan dewan agar dibahas dan ditindaklanjuti dengan ada keberpihakan pada rakyat. Ia memberi waktu penyampaian tersebut selama 2 X 24 jam.
Ada pun tuntutan HMI Tulungagung adalah menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU se-Kabupaten Tulungagung, menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Tulungagung secara proporsional dan mendorong kesejahteraan hidup bagi petani, nelayan, peternak dan guru honorer, melibatkan elemen masyarakat khususnya organisasi kepemudaan dalam setiap pengambilan keputusan sesuai peraturan yang ada dan mengecek ulang serta memantau proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran serta menindak tegas segala bentuk politisasi bansos.
