DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung belum diajak koordinasi oleh PDAM Tulungagung terkait kenaikan tarif atau penyesuaian tarif pemakaian air pada pelanggan PDAM Tulungagung yang mulai berlaku pada bulan Mei ini dan pembayarannya pada Juni 2022 mendatang. Bahkan yang terjadi saat ini justru sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Pagerwojo melakukan aduan pada dewan.
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH, Kamis (12/5), mengungkapkan aduan secara lisan para kades di Kecamatan Pagerwojo itu sudah diterima oleh Komisi C. “Sekarang kami minta para kades untuk membuat laporan secara tertulis dan nanti dilakukan hearing,” ujarnya.
Asrori menyebut dalam hearing tersebut nantinya pula akan dipanggil Direktur PDAM Tulungagung, Joko Purnomo. “Kami akan klarifikasi terkait kenaikan tarif itu. Apalagi dasar kenaikannya lewat perbup (peraturan bupati) bukan lewat perda (peraturan daerah),” paparnya.
Begitu pun yang dikatakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso MPd. Menurut dia, selama ini Komisi C DPRD Tulungagung belum diajak bicara oleh PDAM Tulungagung terkait kenaikan tarif.
“Komisi C belum diajak koordinasi dan kami tidak tahu adanya kenaikan atau penyesuaian tarif yang sekarang terjadi. Kami tahunya sekarang banyak komplain,” paparnya.
Termasuk komplain dari para kades di Kecamatan Pagerwojo. Menurut Heru Santoso, para kades di Kecamatan Pagerwojo mempermasalahkan kenaikan tarif karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara PDAM Tulungagung dan kades se-Kecamatan Pagerwojo terkait perlakuan tarif khusus. “Informasi yang kami terima kesepakatannya untuk warga Kecamatan Pagerwojo dilakukan tarif khusus karena air baku PDAM berasal dari Kecamatan Pagerwojo,” bebernya.
Soal kenaikan tarif PDAM yang didasarkan dengan perbup, Heru Santoso, mengakui sudah ada regulasi baru Permendagri No. 71 Tahun 2021 yang mengatur kenaikan tarif PDAM oleh perbup. “Tetapi yang trouble kan kami belum diajak koordinasi,” tandasnya.
