DPRD TULUNGAGUNG – Komisi-Komisi di DPRD Tulungagung mulai, Senin (12/4) melakukan pembasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. Pembahasan dilakukan bersama OPD lingkup Pemkab Tulungagung mitra kerja masing-masing komisi.
Hari ini ada tiga komisi yang melakukan hearing pembahasan LKPJ Bupati tersebut. Yakni, Komisi A, Komisi B dan Komisi C.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, menyatakan semua OPD lingkup Pemkab Tulungagung yang menjadi mitra kerja mereka diundang dalam pembahasan LKPJ Bupati Tulungagung tersebut. “Pembahasan terkait seberapa jauh setiap OPD melakukan penyerapan anggaran. Capaiannya berapa,” katanya.
Hearing bersama OPD mitra kerja, lanjut dia, akan berpengaruh pada rekomendasi DPRD Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tulungagung. “Nanti rekomendasinya akan disampaikan pula dalam rapat paripurna dewan,” ucapnya.
Gunawan menyebut Komisi A DPRD Tulungagung berencana melakukan hearing pembahasan LKPJ Bupati Tulungagung tahun 2020 selama tiga hari. Dan di hari pertama mereka melakukan hearing pembahasan dengan seluruh camat se-Tulungagung dengan pembagian waktu tiga sesi.
Sementara itu, Komisi C DPRD Tulungagung yang melakukan pembahasan LKPJ Bupati di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung pada Senin (12/4), menghadirkan semua BUMD milik Pemkab Tulungagung. Selain juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Sosial.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso, menyatakan untuk Komisi C dalam melakukan hearing pembahasan LKPJ Bupati sudah dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari saja. “Selain dengan semua BUMD dan sebagian dinas pada hari ini, besok (Selasa, 13/4) kami akan melakukan pembahasan lanjutan dengan dinas atau badan yang merupakan mitra kerja kami,” ucapnya.
Sedang Komisi B DPRD Tulungagung yang dalam pembahasan LKPJ Bupati dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Susilowati, menghadirkan pula sejumlah dinas yang menjadi mitra kerjanya. Di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perternakan.
