DPRD TULUNGAGUNG – Pimpinan DPRD Tulungagung melakukan hearing dengan Komisioner KPU Tulungagung, Rabu (2/12) siang. Acara dengar pendapat ini berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.
Semua pimpinan dewan hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Drs H Asmungi MSi dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin. Selain juga Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan.
Seusai pertemuan, Adib Makarim mengungkapkan dalam hearing Komisioner KPU Tulungagung memaparkan terkait rencana strategis KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024. “Termasuk soal anggaran Pilkada Tulungagung dan pembangunan Kantor KPU Tulungagung,” ujarnya.
Pimpinan DPRD Tulungagung, lanjut dia, dalam menyikapi usulan KPU Tulungagung mendorong untuk menganalisa anggaran Pilkada Tulungagung dan pembangunan kantor KPU Tulungagung serta menindaklanjutinya bersama Pemkab Tulungagung. “Kami mendorong untuk menganalisa dan menindaklanjuti bersama eksekutif,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Tulungagung, Mustofa SE MM, mengakui kedatangan komisioner KPU Tulungagung untuk hearing atau dengar pendapat, selain juga silaturahim. “Hearing dengan pimpinan dewan sebagai tindaklajut dari uji publik yang dilakukan KPU Tulungagung baru-baru ini. Nantinya hal yang sama akan kami lakukan dengan Bupati Tulungagung,” ujarnya.
Terkait penyampaian anggaran Pilkada Tulungagung dan pembangunan kantor KPU Tulungagung, Mustofa menyatakan sebagai peringatan saja jika pada tahun 2023 atau 2024 mendatang bakal dilakukan Pilkada di Tulungagung. “Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya kan ada saving anggaran. Untuk tahun 2024 kami sudah mengestimasi anggaran Pilkada mencapai Rp 73,77 miliar. Tetapi ini masih estimasi bisa berubah sewaktu-waktu karena harus berpedoman pada permenkeu yang terbaru,” bebernya.
Sedang soal pembangunan kantor baru, Mustofa berharap dapat terealisasi pada tahun 2021 mendatang. Terlebih gudang kantor KPU Tulungagung sudah tidak dapat secara maksimal menampung logistik pemilu atau pilkada.
“Memang kantor KPU Tulungagung terlihat masih baik, namun tidak lagi representatif. Apalagi untuk gudangnya,” pungkasnya.
