Komisi A Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana BSM

0
58
Komisi A DPRD Tulungagung saat melakukan hearing dengan gabungan LSM terkait dana BSM, Kamis (19/1).
Komisi A DPRD Tulungagung saat melakukan hearing dengan gabungan LSM terkait dana BSM, Kamis (19/1).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung bakal menelusuri laporan dugaan penyelewengan dana bantuan siswa miskin (BSM) yang terjadi di dua sekolah. Mereka akan sesegera mungkin mendatangi sekolah yang bersangkutan.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin (berkopiah), juga hadir dalam hearing bersama gabungan LSM, Kamis (19/1).
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin (berkopiah), juga hadir dalam hearing bersama gabungan LSM, Kamis (19/1).

“Hari Senin (23/1), depan kami akan tindak lanjuti ke sekolah seperti SMPN 1 Pakel dan SMPN Kalidawir. Kami berterima kasih dengan masukan ini,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, usai hearing dengan gabungan LSM di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (19/1).

Menurut dia, Komisi A sudah melakukan penegasan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten tulungagung agar dana BSM sampai pada siswa yang berhak menerimanya. “Tanpa ada pemotongan sepeser pun,” tegasnya.

Selanjutnya Gunawan menyatakan akan pula menelusuri sejauh mana pelaksanaan virtual account dalam program BSM. Penelusuran akan dilakukan pada Bank Jatim dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

“Terus terang untuk yang virtual account ini kami belum menyentuh sama sekali. Kami baru menegaskan jangan sampai ada pemotongan sepeser pun,” paparnya.

Sebelumnya, saat hearing berlangsung, Gunawan sempat mengungkapkan jika Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung telah menyampaikan pada Komisi A terkait penyaluran dana BSM yang sudah tersalurkan pada siswa miskin. Penyaluran dilakukan tanpa pemotongan sepeser pun.

Ia pun berterimasih ketika gabungan LSM yang terdiri dari PKTP, SP Sinar Perintis, PSM LIDRA dan LSM CAKRA melaporkan kejadian di SMPN 1 Pakel, di mana di sekolah tersebut diduga melakukan pemotongan Rp 50 ribu dana BSM untuk keperluan sampul rapor dan ijazah. “Kalau kemudian ada pemotongan harus dikembalikan pada siswa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PSM LIDRA, M Maulana, menyatakan jika gabungan empat LSM yang beraudiensi dengan Komisi A DPRD Tulungagung hanya menuntut transparansi dan ketepatan sasaran dari dana BSM. “Namun beberapa kali kami sampaikan tetapi tidak ada perbaikan,” ucapnya.

Maulana membeberkan soal pelaksanaan virtual account yang menggunakan kartu sampai sekarang siswa miskin belum menerima dan memegangnya. Bahkan saat ini dana tersebut diberikan ke sekolah, bukan langsung ke siswa yang bersangkutan.

Hadir dalam hearing bersama gabungan LSM ini hampir seluruh anggota Komisi A DPRD Tulungagung. Selain juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin.