Rakor Pimpinan Bersama Sekda Hasilkan Tarif PBB Tetap Naik 25 Persen

0
28
rakor NJOP
Pimpinan DPRD Tulungagung saat rapat koordinasi bersama Sekda Sukaji dan Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (7/4).

DPRD TULUNGAGUNG – Rapat koordinasi (rakor) antara pimpinan DPRD Tulungagung dan Sekda Tulungagung, Drs Sukaji MSi, di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (7/4), menghasilkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2021 yang tetap naik sebesar 25 persen dari tahun 2020. Kenaikan tersebut didasari atas kesepakatan yang diambil oleh perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

“Tarif PBB naik 25 persen karena kemarin perwakilan kepala desa (kades) sudah komunikasi dengan bupati dan sudah disepakati naik setinggi –tingginya 25 persen dari tahun lalu,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, usai rakor yang berlangsung tertutup.

Ia mengakui rakor dilakukan untuk mengakhiri polemik terkait kenaikan tarif PBB dan NJOP (nilai jual objek pajak) yang belakangan menjadi kontroversi. “Sedang untuk NJOP sesuai hasil rapat, yang sudah benar tetap diberlakukan, yang kurang benar disesuaikan dan yang salah akan dibetulkan pada tahun 2022 mendatang,” tambahnya.

Mengenai masih adanya penolakan dari sebagian kepala desa dan mereka tidak mengambil SPPT di kantor kecamatan, Marsono menyatakan hal itu merupakan wilayah eksekutif yang harus dikomunikasikan antara bupati melalui dinasnya dengan kades dan camat.

“Kami mendorong supaya proses pemerintah daerah berjalan lancar melalui mekanisme yang wajar. DPRD hanya mendorong harmonisasi, dinamika pemerintahan berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Sukaji, menyatakan tarif PBB dan NJOP sudah selayaknya naik pada tahun ini. Meski juga diakui hasil kajian untuk kenaikan tersebut tidak sampai betul semua.

“Ada yang mungkin tidak tepat, terlalu tinggi. Nanti akan kami benahi tahun berikutnya, yakni tahun 2022,” ujarnya.

Ia menilai NJOP degan nilai tinggi justru akan menguntungkan masyarakat. Bahkan, pihaknya pun yakin semua kades akan segera mengambil SPPT di kantor kecamatan. Apalagi jika para kades sudah mengetahui secara menyeluruh terkait SPPT itu.

“Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi secara maraton. Diperkirakan puasa dua hari, tanggal 14 April medatang, sudah selesai dan SPPT terbagi semua pada masyarakat,” paparnya.