Bupati Harus Bebas Tekanan Ketika Lantik Pejabat

0
537
Ahmad Baharudin
Ahmad Baharudin

DPRD TULUNGAGUNG  – Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, meminta Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, bebas dari tekanan siapapun saat memilih dan melantik pejabat eselon II yang bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Bupati jangan takut tekanan atau intervensi dalam pengisian jabatan eselon II, termasuk sekalipun kursi (jabatan) kepala bidang (kabid). Harus tetap berpedoman pada the right man in the right place (menempatkan orang sesuai keahliannya),” ujar Ahmad Baharudin, Rabu (3/6).

Menurut dia, ketika bupati bisa menempatkan orang yang benar pada tempat yang tepat, dipastikan kinerja pemerintahan bisa berjalan maksimal. Namun sebaliknya, berbeda jika bupati menempatkan pejabat eselon II berdasarkan tekanan atau intervensi, ia memastikan kinerja pemkab tidak akan maksimal.

“Pejabat yang dilantik sesuai keahliannya tentu akan bisa fokus atau konsentrasi bekerja sesuai dengan tugasnya. Tetapi, jika bukan keahliannya dan pejabat ditempatkan di jabatan tertentu karena tekanan dia pasti tidak bisa fokus kerja,” paparnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini mengaku saat ini belum mengetahui secara pasti apakah bupati mendapat tekanan atau intervensi terkait pengisian jabatan eselon II.  “Terus terang sampai sekarang belum mendengar, tapi kami  mewanti-wanti agar bupati tidak mendapat tekanan dari siapapun terkait pengisian jabatan ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II Pemkab Tulungagung, pertengahan bulan lalu sudah menyerahkan nama-nama yang masuk tiga besar hasil uji kompetensi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Adapun tujuh jabatan eselon II yang saat ini kosong dan telah dilakukan lelang jabatan itu adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.