DPRD Tulungagung Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

0
160
Marsono menyerahkan berkas rekomendasi DPRD Tulungagung atas LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2019 pada Bupati Maryoto Birowo dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (13/5).
Marsono menyerahkan berkas rekomendasi DPRD Tulungagung atas LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2019 pada Bupati Maryoto Birowo dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (13/5).

DPRD TULUNGAGUNG –  DPRD Tulungagung, Rabu (13/5), menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung  tahun anggaran 2019. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, tersebut Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Selain juga di antaranya para wakil ketua DPRD Tulungagung, ketua fraksi DPRD Tulungagung dan Sekda Tulungagung, Drs Sukaji MSi. Sementara anggota DPRD Tulungagung lainnya serta kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung mengikuti rapat paripurna di kediaman masing-masing melalui teleconference.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso MPd, yang membacakan rekomendasi DPRD Tulungagung atas LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2019 menyatakan, rekomendasi DPRD merupakan hasil kerja DPRD yang dibantu oleh komisi dalam merangkum berbagai masukan, saran, catatan, strategis, dan evaluasi akhir bagi Bupati Tulungagung.

Adapun masukan, saran dan catatan dalam rekomendasi tersebut di antaranya untuk urusan wajib bidang pendidikan, diharapkan melaksanakan pemerataan dalam penempatan guru PNS di sekolah-sekolah, karena kondisi sekarang masih ada kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya. Demikian pula dengan urusan kesehatan, disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana di RSUD dr Iskak serta tunjangan bagi tenaga medis non PNS, utamanya yang menangani penderita Covid-19.

“Sedang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ada beberapa catatan strategis, yakni alokasi anggaran di Dinas PUPR sangat besar sekitar 163,8 miliar namun hanya terserap sekitar 59 persen. Ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak profesional,  padahal masih banyak jalan dan infrastruktur yang rusak yang harus diperbaiki,” paparnya.

Menanggapi rekomendasi dari DPRD Tulungagung tersebut, Bupati Maryoto Birowo, mengakui berdasar evaluasi dewan masih ada kekurangan yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

“Nanti kami akan tindaklanjuti (rekomendasi DPRD Tulungagung) itu. Kami akan fokuskan pada infrastruktur jalan,” katanya.

Saat ini, anjut Bupati Maryoto Birowo, akibat dari pandemi Covid -19 penganggaran di Pemkab Tulungagung mengalami pergeseran. “Pengaruh Covid-19 membuat pergeseran anggaran barang dan jasa sampai 50 persen. Begitu juga dengan belanja modal sampai 50 persen,” bebernya.