Usulkan Tenaga Medis Non ASN Tangani Covid-19 Dapat Tunjangan

0
157
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung ketika berkunjung ke Posko Kesehatan Kantor Dinkes Kabupaten Tulungagung, Senin (27/4).
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung ketika berkunjung ke Posko Kesehatan Kantor Dinkes Kabupaten Tulungagung, Senin (27/4).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung mengusulkan pada Pemkab Tulungagung agar tenaga medis non ASN yang terlibat penanganan Covid-19 mendapat tunjangan. Mereka juga termasuk garda terdepan dalam penanganan virus mematikan itu.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori SH, menyatakan sudah meminta pada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung agar para tenaga medis non ASN itu mendapat tunjangan. “Masalah jumlah (nominal) tunjangan terserah dinas,” ujarnya usai Komisi C DPRD Tulungagung melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Dnkes Tulungagung, Senin (27/4).

Menurut dia, seharusnya tidak hanya tenaga medis berstatus ASN yang mendapat tunjangan. Tetapi juga tenaga medis non ASN. “Kalau yang ASN sudah mendapat dari Kemenkes, terus yang non ASN juga harus dapat dari dinas atau Pemkab,” tuturnya.

Selain melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Dinkes dan Posko Kesehatan Dinkes, pimpinan dan anggota Komisi C Tulungagung, Senin (27/4) juga mengunjungi Puskesmas penyangga penanganan Covid-19. Yakni Puskesmas Beji, Puskesmas Kalidawir dan Puskesmas Bangun jaya.

Asrori menyebut dari hasil pengawasan yang dilakukan Komisi C DPRD Tulungagung tidak ditemukan masalah. Ia bahkan menyebut lembaga dewan itu terus mendukung upaya yang dilakukan Dinkes Tulungagung dalam memutus rantai penyebaran virus corona dan merawat pasien corona. Termasuk untuk melakukan rapid test bagi warga Desa Pucung Kidul Kecamatan Boyolangu dimana salah satu warganya saat ini baru terkonfirmasi postif Covid-19.

“Saat ini menunggu alatnya (rapit test) bantuan dari Gubernur. Hari ini masih fokus untuk Desa Jabalsari,” paparnya.

Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung bersama tenaga medis di Puskesmas Kalidawir.
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung bersama tenaga medis di Puskesmas Kalidawir.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso MPd. Ia menyatakan alat rapid test perlu segera ada penambahan, karena  saat ini jumlahnya tinggal 1000-an saja.

“Dengan ditemukan kasus baru, maka alat ini mendesak untuk segera ditambah termasuk APD yang lain sebagai cadangan. Kami sangat mengapresiasi kinerja teman teman tim medis serta para relawan kesehatan yang punya dedikasi tinggi untuk mencegah dan menangani wabah Covid-19,” katanya.

Ia pun mengapresiasi kinerja tenaga medis Tulungagung dalam penanganan Covid-19. “Tenaga medis selalu siap. Semangat secara mental karena  ditunjang APD yang memadahi,” ucapnya.