Komisi A Kawal Seragam Sekolah Sampai Tuntas

0
48
Gunawan memimpin audiensi Komisi A bersama LSM Cakra di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (14/11).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan seragam sekolah gratis dalam program pendidikan murah yang diterapkan Pemkab Tulungagung.

Komitmen ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, saat Komisi A beraudiensi dengan LSM Cakra di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (14/11). “Semua yang disampaikan LSM Cakra sudah kami catat. Ini meruapakan catatan tersendiri dan akan kami kawal sampai tuntas,” tandasnya.

Menurut dia, Komisi A DPRD Tulungagung bakal segera menindaklanjuti persoalan pengadaan seragam sekolah yang disampaikan LSM Cakra bersama Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Termasuk terjun langsung ke lapangan.

“Kami juga mohon bagi peserta lelang (pengadaan seragam sekolah) yang sudah dua tahun melakukan kesalahan fatal untuk tidak dipakai lagi. Cari yang lain saja,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua LSM Cakra, Totok Yulianto, mendesak LPSE Pemkab Tulungagung untuk melakukan blacklist (mendaftarhitamkan)terhadap rekanan yang bermasalah saat pelaksanaan lelang pada tahun 2018. Namun ternyata bukannya memblacklist, Pemkab Tulungagung justru memakai kembali rekanan bermasalah tersebut dengan jumlah pekerjaan yang lebih besar pula.

Bahkan disebutkan Totok Yulianto, Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang diminta Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019, Supriyono, untuk melakukan audit pada saat audiensi tanggal 14 Januari 2018, tahun lalu, juga tidak melakukannya sampai saat ini. “Ini namanya Inspektorat mengabaikan perintah dewan,” tukasnya.

Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugrahajati, yang ikut hadir dalam audiensi menyatakan Pemkab tidak bisa memblack-list peserta lelang yang bermasalah setelah dikenai sanksi denda. Menurut dia, sanksi telah diberikan yakni berupa denda. “Karena keterlambatan dalam pengerjaan dikenai sanksi denda dan dimasukkan dalam kas daerah,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung mengatakan Inspektorat saat ini baru melakukan pengumpulan dokumen terkait permasalahan pengadaan seragam sekolah. “Aduan masih dalam proses. Dokumen masih dikumpulkan,” katanya.

Hadir pula dalam audiensi, Sekretaris Dindikpora Kabupaten Tulungagung, Haryo Dewanto Wicaksono dan Kasubag Perencanaan Dindikpora Kabupaten Tulungagung, Heri Purnomo. Heri menyampaikan upaya yang telah dilakukan Dindikpora terkait permasalahan pengadaan seragam sekolah. Termasuk, membeberkan penggunaan aplikasi di sekolah-sekolah dalam pengadaan seragam sekolah tahun 2019.

TINGGALKAN PESAN