Pansus III Konsultasi Raperda Ke Kemendagri

0
84
Pimpinan dan anggota Pansus III DPRD Tulungagung saat konsultasi di Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (30/7).

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung, Selasa (30/7), melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rombongan Pansus III DPRD Tulungagung yang dipimpin Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Fendy Yuniar M SE, ini diterima oleh Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah II Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri , Ira Hayatunnisma. Ia sekaligus juga menjadi narasumber dalam pertemuan itu.

Fendy Yuniar seusai pertemuan mengungkapkan konsultasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dalam pembuatan perda sebagai tindaklanjut  dari terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019. “Dari hasil konsultasi, intinya daerah segera bisa membuat perda tentang pengelolaan keuangan daerah tanpa perlu menunggu terbitnya peraturan menteri (Permen),” katanya.

Permen terkait PP Nomor 12 Tahun 2019, lanjut Fendy Yuniar, nantinya jika sudah terbit dapat dituangkan dalam peraturan kepala daerah (perkada) atau peraturan bupati (perbub)-nya. Hal ini karena terkait masalah teknis. “Jadi nanti Perbup-nya menunggu Permen terbit,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, mengungkapkan pula jika Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus segera dibuat karena terbitnya PP Nomor 12 tahun 2019. “PP yang baru itu sebagai pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005. Karenanya daerah perlu segera menyusun perda sebagai pelaksana dari PP yang baru tersebut,” tuturnya.

 

TINGGALKAN PESAN