Hasilkan 86 Perda Selama Lima Tahun

0
97
Bapemperda DPRD Tulungagung saat melakukan rapat koordinasi dengan tim asistensi pembahas raperda pemkab di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (10/7) siang.

DPRD TULUNGAGUNG – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, Rabu (10/7) mengungkapkan dalam  lima tahun DPRD Tulungagung dapat menghasilkan 86 peraturan daerah (perda). Perda tersebut dibuat selama periode 2015 – 2019.

“Selama lima tahun ada 86 perda yang dibuat. Saat ini tujuh raperda di antaranya masih dalam proses fasilitasi dan evaluasi di Pemprov Jatim,” ujar Heru Santoso seusai rapat koordinasi dengan tim asistensi pembahas raperda Pemkab Tulungagung di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (10/7).

Kendati diakui cukup produktif membuat perda selama lima tahun, menurut dia, harus diakui pula perda-perda tersebut belum semua efektif dalam pemberlakuannya. “Ini karena perbup (peraturan bupati) dari beberapa perda sebagai petunjuk pelaksanaannya belum diterbitkan,” paparnya.

Adapun tujuh raperda yang kini dalam proses fasilitasi di Pemprov Jatim, menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, adalah Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tulungagung, Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dan Raperda tentang Jasa Konstruksi.

Heru Santoso selanjutnya memaparkan jika rapat bersama tim asistensi pembahas raperda Pemkab Tulungagung sebagai bahan evaluasi dari prolegda (program legislatif daerah) yang telah dilakukan DPRD Tulungagung selama lima tahun. “Setelah ini akan kami laporkan dan sampaikan pada pimpinan DPRD Tulungagung. Dan untuk selanjutnya nanti untuk prolegda 2019 yang belum dibahas oleh anggota dewan saat ini akan dibahas oleh anggota dewan baru periode 2019 – 2024,” ucapnya.

 

TINGGALKAN PESAN