Harmonisasi Empat Raperda Dengan Kemenkumham RI

0
106
Pimpinan dan anggota Bapemperda berfoto bersama dengan narasumber seusai kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi empat raperda, Sabtu (22/6).

DPRD TULUNGAGUNG – Bapemperda DPRD Tulungagung melakukan sinkronisasi dan harmonisasi empat raperda inisiatif DPRD Tulungagung dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Jakarta. Kegiatan berlangsung mulai Jumat (21/6) sampai dengan Sabtu (22/6).

Tampil sebagai narasumber dalam sinkronisasi dan harmonisasi raperda ini, yakni Yuanto Araya SH MH, Kadek Aditya Vermana SH MH dan Siti Masitah SH MH.

Adapun empat raperda yang disinkronisasi dan diharmonisasi masing-masing adalah Raperda tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, Raperda tentang Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan Daging, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Raperda tentang Pelataran Parkir Mobil Barang.

Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, mengungkapkan hasil dari sinkronisasi dan harmonisasi ini, Bapemperda akan membuat masukan dan rekomendasi untuk muatan materi empat raperda pada komisi-komisi di DPRD Tulungagung dan pimpinan DPRD Tulungagung. “Baik itu secara filosofis,  sosiologis dan yuridis kami sampaikan pada para inisiator (Komisi-Komisi) dan pimpinan DPRD,” ujarnya.

Heru Santoso menyebut, secara umum keempat raperda  perlu disesuaikan secara redaksional judul, konsideran menimbang dan isi ranperda.  Selain juga dalam konsideran menginggat masih banyak undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang kurang relevan dengan materi raperda dan bahkan sudah dicabut masih dimasukkan juga.

Heru Santoso memberi paparan saat rapat sinkronisasi dan harmonisasi empat raperda.

“Karena itu, perlu perlu penyesuaian. Sedangkan sesuai kaidah UU 12 Tahun 2011, maka maksud,  tujuan,  azas maksud harusnya masuk dalam bab  ketentuan umum, namun dalam empat raperda  masih dimasukan dalam bab sendiri sehingga perlu penyesuain bab-bab selanjutnya dalam batang tubuh sesuai kaidah yang benar,” paparnya.

Selanjutnya, politisi asal PDI Perjuangan ini membeberkan, secara khusus ada beberapa masukan yang harus dilakukan terhadap empat raperda.

Untuk Raperda tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, sesuai amanah Permendagri 28 Tahun2018, maka yang bisa diatur dalam perda hanya lembaga kemasyarakatan desa. Sedangkan lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati. “Sehingga judul harus diganti, dan pasal-pasal yang mengatur dan berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan juga dihapus,” tuturnya.

Untuk Raperda tentang Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan Daging, Heru Santoso mengatakan perlu dimasukkan syarat-syarat teknis tentang kesehatan hewan yang akan dipotong dan pembentukan tim teknis terpadu untuk menindaklanjuti pemeriksaan daging yang beredar di pasaran. “Dan selanjutnya juga perlu disusun Raperda tentang Rumah Potong Hewan (RPH),” terangnya.

Sedangkan untuk Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar, menurut Heru Santoso, sesuai amanah UU 28 Tahun 2009, muatan materi masih terlalu luas dan bias dengan pengelolaan dan pelayanan pasar. Karenanya perlu difokuskan tentang retribusi pasar saja  dan jika diperlukan kedepan disusun raperda tentang pengelolan pasar tersendiri.

“Sementara untuk Raperda tentang Pelataran Parkir Mobil Barang, perlu dimasukan zona dan lokasi yang jelas dan detail agar tidak bertentangan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah,” ucapnya.

TINGGALKAN PESAN