Publik Hearing Raperda Pengarusutamaan Gender

0
115
Perwakilan elemen masyarakat, swasta dan Pemkab Tulungagung antusias saat hadir dalam publik hearing Raperda tentang Pengarusutamaan Gender yang dipimpin Heru Santoso, Senin (28/1)

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung melakukan publik hearing dengan sejumlah elemen masyarakat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Senin (28/1). Publik hearing berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir dalam acara publik hearing yang dipimpin Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, ini 160 orang dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, perwakilan dari kepala desa, LSM, organisasi masyakarat, swasta dan perbankan. Termasuk juga perwakilan OPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Heru Santoso mengaku sangat mengapresiasi tanggapan dari perwakilan sejumlah elemen masyarakat, swasta, perbankan dan OPD lingkup Pemkab Tulungagung yang hadir dalam publik hearing tersebut. “Semua memandang raperda ini penting dan perlu untuk dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung,” katanya.

Menurut dia, banyak masukan-masukan penting dari peserta publik hearing bagi Pansus III DPRD Tulungagung. Termasuk terkait masalah sanksi bagi pihak swasta atau perusahaan yang tidak melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungannya.

“Ada juga yang mengusulkan agar alur pelaporan dari masyarakat terhadap pelaksanaan PUG di instansi pemerintah diatur detail sekaligus memberi gambaran bentuk penghargaan kepada masyarakat yang peduli dan melaksanakan PUG,” paparnya.

Menanggapi, pihak swasta atau perusahaan dan masyarakat tidak ada sanksi jika tidak melaksanakan PUG di lingkungannya, legislator asal Kecamatan Karangrejo ini menandaskan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tidak mengaturnya. Begitu pun dengan aturan lainnya.

“Kecuali lingkup pemerintahan Kabupaten, kota dan provinsi yang diatur dan ada sanksinya. Karena itu, untuk swasta atau perusahaan dan masyarakat sifatnya tidak mewajibkan tetapi mengimbau saja,” jelasnya.

TINGGALKAN PESAN