Minta Tunda Pemberian TPP PNS Tulungagung

0
575
Drs H Mashud

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi A DPRD Tulungagung meminta program pemberian tunjangan penambahan penghasilan (TPP) pada PNS lingkup Pemkab Tulungagung untuk ditunda dulu karena belum ada pengadaan alat absen sidik jari (fingerprint).

“Kalau belum ada pengadaan alat fingerprint seharusnya ditunda dulu. Penggunaan absen manual rawan rekayasa dan bisa menimbulkan ketidakadilan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Drs H Mashud, Senin (7/1).

Politikus PKB asal Kecamatan Kalidawir ini menyatakan, absen manual rawan direkayasa karena  bisa saja petugas pengabsen melakukan praktik like and dislike. “Petugas pengabsen dimungkinkan mengabsenkan temannya yang tidak hadir (absen) disebabkan dia berteman baik dengan yang tidak hadir itu,” terangnya.

Sedang rasa ketidakadilan, lanjut Mashud karena saat ini di lingkup Pemkab Tulungagung ada sebagian OPD (organisasi perangkat daerah) yang telah menggunakan fingerprint. “Dulu kan sudah ada OPD (organisasi perangkat daerah) yang gunakan fingerprint sebagai pilot project. Kalau sekarang ada yang pakai dan ada yang tidak pakai (fingerprint), kan menimbulkan rasa ketidakadilan,” bebernya.

Soal alasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung program TPP tetap berjalan akibat tertundanya proses lelang pengadaan fingerprint dan dalam peraturan bupati (perbup) disebutkan juga jika figerprint rusak maka bisa digunakan absen manual, Mashud menyatakan seharusnya BKD tidak usah dulu bicara masalah kurasakan alat fingerprint. “Lha sekarang alatnya saja belum ada kok sudah bicara rusak,” tandasnya.

Mashud tidak menepis kemungkinan Kepala BKD Kabupaten Tulungagung akan dipanggil Komisi A DPRD Tulungagung terkait pengadaan alat absen fingerprint. Terlebih anggaran pembelian alat fingerprint berasal dari anggaran tahun 2018.

TINGGALKAN PESAN