Kunjungan Komisi B DPRD Kabupaten Tuban

0
173
Leman Dwi Prasetyo bersama Sutomo saat menerima kedatangan pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tuban, Selasa (6/11).

DPRD TULUNGAGUNG – Kantor DPRD Tulungagung kembali mendapat kunjunga. Kali ini, Selasa (6/11), giliran pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tuban yang melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Tulungagung.

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Leman Dwi Prasetyo SE dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Sutomo SE di Ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung. Selain juga perwakilan dari OPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tuban, Karjo, mengungkapkan kedatangan pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Tuban yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tuban, HM Hadi Nuriza LcMPd selain untuk bersilaturahmi juga untuk studi banding. Utamanya terkait pengelolaa pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan koperasi dan UMKM.

“Target kami di Tuban untuk PAD banyak yang bocor. Kami ingin tahu bagaimana dengan Tulungagung,” ujarnya.

Saat ini, diakui Karjo, PAD Kabupaten Tuban sudah mencapai Rp 460 miliar dengan kekuatan APBD sebesar Rp 2,5 triliun. “Di pasar kami bocor sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar,” tandasnya.

Ia berharap dengan kunjungan ke DPRD Tulungagung, selain dapat memperteguh tali silaturahim, juga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah di daerah masing-masing.

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari  Komisi B DPRD Kabupaten Tuban, Leman Dwi Prasetyo yang biasa disapa dengan sebutan LDP ini menyatakan pula harapannya seperti yang dikatakan Karjo. Dia pun mengungkapkan jika PAD Tulungagung saat ini sudah mencapai Rp 350 miliar. Sedang kekuatan APBD Tulungagung tak jauh beda dengan Kabupaten Tuban yakni Rp 2,4 triliun.

Secara teknis menjawab soal upaya peningkatan PAD, Irwan dari Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung mengungkapkan jika saat ini di Tulungagung sudah dilakukan penerapan sistem online untuk pemungutan pajak daerah. “Seperti yang baru kami lakukan dengan peluncuran e-BPHTB,” ucapnya.

Selain itu, untuk peningkatan pajak hotel, Irwan menyebut selalu dilakukan pemeriksaan pajak hotel oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini dibentuk melalui peraturan bupati (perbup).

TINGGALKAN PESAN