Komisi C Matangkan TPP PNS Bersama BPKAD Pemkab

0
539
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung ketika rapat pembahasan Raperda APBD tahun 2019 bersama BPKAD Kabupaten Tulungagung, Kamis (8/1).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung melakukan rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Kamis (8/11). Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi C Kantor DPRD Tulungagung ini membahas Raperda APBD Tulungagung 2019 yang di dalamnya juga mematangkan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) PNS Pemkab Tulungagung yang akan diberikan pada tahun 2019 mendatang.

Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, di sela rapat yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, mengungkapkan Komisi C meminta sebaran antar golongan dan eselon besarannya tidak terlalu besar. “Harapannya, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar ASN (PNS),” ujarnya.

Sesuai paparan dan gambaran dari Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setyawan MSi, menurut Heru Santoso, rencananya sebaran terendah yang diterima PNS di lingkup Pemkab Tulungagung sebesar Rp 750 ribu. Sedang yang tertinggi, yakni Sekda sebesar Rp 15 juta.

“Itu estimasinya. Tetapi ini masih dihitung detailnya oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tulungagung,” terangnya.

Komisi C DPRD Tulungagung, lanjut Heru Santoso, belum bisa menilai apakah besaran sebaran tersebut sudah layak, normal dan wajar sesuai yang diharapkan. “Kami belum bisa menilai karena menunggu detailnya dulu,” ucapnya.

Selain membahas masalah TPP, dalam rapat pembahasan Raperda APBD Tulungagung 2019 bersama BPKAD Kabupaten Tulungagung, Komisi C DPRD Tulungagung juga meminta adanya tambahan anggaran untuk kegiatan sertifikasi aset Pemkab Tulungagung. Masalahnya, dalam anggaran yang tercantum di Raperda APBD Tahun 2019 hanya teranggarkan Rp 200 juta untuk ratusan titik.

TINGGALKAN PESAN