Finalisasi Pembahasan Raperda Penanggulangan Tuberkulosis

0
20
Imam Khoirudin (baju biru) memimpin rapat finalisasi pembahasan Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung, Rabu (31/10).

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung, Rabu (31/10), melakukan finalisasi pembahasan Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung. Finalisasi berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir dalam rapat pembahasan terakhir ini, pimpinan dan anggota Pansus III DPRD Tulungagung. Termasuk Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Imam Khoirudin SAg

Sementara dari Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung yang hadir di antaranya perwakilan dari RSUD Dr Iskak Tulungagung dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung. Mereka dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Moh Mastur.

Menurut Imam Khoirudin, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung setelah difinalisasi bersama Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung rencananya akan segera diparipurnakan. “Kemungkinan nanti akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Tulungagung pada minggu depan,” ujarnya.

Dalam Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung tersebut tidak dicantumkan tentang sanksi bagi penderita penyakit tuberkulosis yang enggan berobat. Menurut Wakil Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, untuk kasus pasien yang enggan berobat bukan sanksi yang diutamakan tetapi pencegahan.

“Jadi nanti kalau ada pasien yang enggan berobat harus terus diberi sosialisasi oleh kader atau pun Puskesmas yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan penyakit TB (Tuberkulosis) ini,” katanya.

Selanjutnya Heru Santoso menyatakan sanksi dalam Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Tulungagung hanya diberlakukan pada jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. “Seperti jika mereka tidak melakukan pelaporan pada Dinas Kesehatan ketika mendiagnosa pasien TB, maka mereka dikenai sanksi,” tuturnya.

Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembekuan sementara izin operasional dan pencabutan izin operasional dan atau denda administratif.

TINGGALKAN PESAN