Finalisasi Pembahasan Perubahan Tatib DPRD Tulungagung

0
57
Pimpinan dan anggota Pansus Perubahan Kedua Atas Peraturan Tatib DPRD Tulungagung hadir lenglap dalam rapat pembahasan finalisasi di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (8/10).

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Tulungagung No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Tulungagung melakukan rapat pembahasan finalisasi, Senin (8/10). Rapat pembahasan berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir dalam rapat finalisasi ini Ketua Pansus, Adib Makarim MH dan Wakil Ketua Pansus, Suprapto SPt MMA. Selain juga anggota Pansus Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Tulungagung No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Tulungagung, termasuk Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi.

Di sela rapat pembahasan yang berlangsung tertutup tersebut, Adib Makarim menyatakan pembahasan tentang perubahan tatib DPRD sudah memasuki finalisasi. “Sekarang sudah terakhir pembahasannya. Sudah finalisasi,” ujarnya.

Rencananya, setelah pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Tulungagung No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Tulungagung rampung pada hari ini, Senin (8/10), akan dilanjutkan untuk dievaluasi. “Evaluasi dilakukan oleh Pemprov Jatim. Jadi nanti dikirim ke Pemprov Jatim,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Suprapto mengungkapkan pansus sudah mulai membahas tentang mekanisme pemilihan jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pasal 24 ayat (3) menyebutkan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam tata tertib DPRD paling sedikit memuat 10 ketentuan. Di antaranya tugas wewenang panitia pemilihan, tata cara pemilihan, persyaratan calon dan larangan dan sanksi bagi  calon yang mengundurkan diri sebagai pasangan calon atau calon.

TINGGALKAN PESAN