Komisi C Kunjungi PDAM Kerta Raharja Tangerang

0
71
Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung serta mitra kerja berfoto bersama di Kantor PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Rabu (25/7).

DPRD TULUNGAGUNG – Komisi C DPRD Tulungagung melakukan kunjungan kerja ke PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Rabu (25/7). Kunjungan kerja ini untuk studi banding terkait pengelolaan dan penguatan PDAM.

Kedatangan pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung di Kantor PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang ini diterima oleh jajaran direksi dan karyawan PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang . Termasuk Direktur Umum PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Sofyan Sapar.

Hadir pula dalam kunjungan kerja ini mitra Komisi C DPRD Tulungagung. Di antaranya dari PDAM Tulungagung, BPKAD Kabupaten Tulungagung, Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Bapenda Kabupaten Tulungagung.

Direksi PDAM Kerta Raharja Tangerang memberi paparan saat Komisi C DPRD Tulungagung melakukan studi banding ke Kantor PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Rabu (25/7).
Direksi PDAM Kerta Raharja Tangerang memberi paparan saat Komisi C DPRD Tulungagung melakukan studi banding ke Kantor PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Rabu (25/7).

Anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso MPd, mengungkapkan dalam kunjungan kerja ke Tangerang tersebut, Komisi C DPRD Tulungagung dan mitra kerja dari Pemkab Tulungagung mendapat pengetahuan terkait pengelolaan PDAM Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. “Banyak hal yang disampaikan pada kami. Mulai  dari sejarah berdirinya, regulasi, tarif, SDM dan jumlah pelanggan. Selain juga produk-produknya dan pola kerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Kinerja PDAM Kerta Raharja selama ini cukup mengesankan. Mereka dapat menyetor PAD ke Pemkab Tangerang sebesar Rp 24 miliar. Jumlah pelanggannya mencapai 135 ribu dengan tarif subsidi dan tarif full untuk jenis usaha di atas BIP.

Heru Santoso sempat mempertanyakan tentang dasar penetapan porsi setor ke kasda sebagai PAD sebesar 27,5 persen dari laba bersih PDAM. “Padahal secara normatif sebagiamana amanah UU No. 5 tahun 1962 yang belum diubah adalah 50 persen dari keuntungan bersih disetor ke kasda sebagai PAD,” katanya.

TINGGALKAN PESAN