Bapemperda Sinkronisasi Empat Raperda di Kemenkum HAM RI

0
103
Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Tulungagung saat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi empat raperda inisiatif di Kemenkum HAM RI di Jakarta.

DPRD TULUNGAGUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung melakukan sinkronisasi dan harmonisasi empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Tulungagung di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI di Jakarta. Sinkronisasi dan harmonisasi raperda ini berlangsung dua hari yakni Selasa (10/7) dan Rabu (11/7).

Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, mengungkapkan sinkronisasi dan harmonisasi empat raperda tersebut bertujuan memantapkan dan mematangkan muatan materi raperda baik dari ranah filosofis, sosiologis dan yuridis. “Karena itu kami melakukan sinkronisasi dan harmonisasi raperda di Kemenkum HAM RI,” ujarnya.

Adapun empat raperda inisiatif DPRD Tulungagung yang dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi itu masing-masing adalah Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda tentang Pemberdayaan Budidaya Perikanan, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkolosis dan Raperda tentang Penyelenggaraan Uji Materi Bahan Bangunan dan Konstruksi.

Sedang sebagai narasumber dari Kemenkum HAM RI, yakni Yulianto Araya SH MH, Kadek Aditya Vermana SH dan Andrie Amoes MH.

Menurut Heru Santoso, ada beberapa masukan dari narasumber terkait empat raperda inisiatif DPRD Tulungagung yang disinkronisasi dan diharmonisasi itu. Di antaranya, ada raperda yang perlu dilakukan perubahan karena melihat subyek dan obyek serta sasaran yang ingin dicapai, dalam diktum menimbang masih perlu penyesuaian secara filosofis , sosiologis, dan yuridisnya apakah sifatnya delegasi atau bukan, dalam diktum mengingat masih perlu dievaluasi peraturan mana yang relevan dan menghapus dasar hukum yang tidak relevan, serta dari muatan materi dan legal drafting masih banyak yang perlu disesuaikan dan penajaman penajaman materi dalam batang tubuh serta lampiran penjelasannya.

“Berdasar hasil sinkronisasi dan harmonisasi ini kami akan menyampaikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan DPRD serta komisi-komisi yang mengajukan raperda inisiatif untuk segera melakukan perbaikan raperda sebelum masuk dalam paripurna dewan dan diserahkan pada bupati dan masuk dalam pembahasan pansus (panitia khusus),” paparnya.

TINGGALKAN PESAN