Kunjungan DPRD Pamekasan dan DPRD Rembang

0
68
Subani (tengah) saat menerima kedatangan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Kamis (31/5).

DPRD TULUNGAGUNG – Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (31/5), kedatangan anggota dewan dari dua DPRD berbeda dengan maksud kunjungan kerja. Keduanya adalah pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan serta pimpinan dan anggota Komisi A DPRD  Kabupaten Rembang.

Dari DPRD kabupaten Pamekasan diterima oleh Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab di Ruang Komisi C Kantor DPRD Tulungagung. Sedang dari DPRD Kabupaten Rembang diterima oleh anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin dan Drs H Misbah MM di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Kedatangan rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui terkait peredaran rokok ilegal di Tulungagung. Masalahnya, di Kabupaten Pamekasan saat ini Kantor Bea Cukai setempat sedang giat-giatnya menertibkan peredaran rokok ilegal yang disebut juga rokok polosan tersebut.

Menurut Subani, peradaran rokok polosan di Tulungagung juga dilarang. Karena itu, DPRD Tulungagung tidak bisa melindungi para pengusaha yang mengedarkan rokok ilegal itu.

“Kami tidak akan memberi pertolongan pada pengusaha yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Jadi posisi DPRD kalau (perusahaannya) resmi mesti diperjuangkan,” tandasnya.

Ahmad Baharudin menerima kedatangan pimpinan dan anggota komisi A DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (31/5)
Ahmad Baharudin menerima kedatangan pimpinan dan anggota komisi A DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (31/5)

Sementara itu, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang berkunjung ke DPRD Tulungagung untuk lebih mengetahui tentang pengelolaan sampah. Mereka saat ini sedang membuat Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Ahmad Baharudin mengatakan kedatangan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang ke Tulungagung sudah tepat. Menurut dia, Kabupaten Tulungagung sudah memiliki Perda tentang Pengelolaan sampah.

“Bahkan kami di DPRD Tulungagung saat ini sedang membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Raperda ini merupakan aturan induk dari aturan lingkungan hidup,” paparnya.

TINGGALKAN PESAN