Pansus IV Mulai Bahas Raperda PPLH

0
49
Suprapto (baju batik) memimpin rapat pembahasan Raperda PPLH yang berlangsung di ruang rapat Bapemperda Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (25/4).

DPRD TULUNGAGUNG – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Tulungagung sudah mulia melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Rabu (25/4). Pembahasan berlangsung di ruang rapat Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Kantor DPRD Tulungagung.

Hadir dalam pembahasan ini pimpinan dan anggota Pansus IV DPRD Tulungagung. Selain juga dari Tim Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Tulungagung, Drs Sukaji MSi.

Menurut Ketua Pansus IV DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, jika nanti Raperda PPLH ditetapkan menjadi Perda PPLH, Dinas LH Kabupaten Tulungagung akan sama besar dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. “Nanti bisa satu level Dinas LH dengan Dinas PUPR,” ujarnya saat rapat berlangsung.

Dalam Raperda PPLH disebutkan relatif banyak tugas dan wewenang Dinas LH dari yang ada sekarang. Untuk kegiatan inventarisasi lingkungan hidup saja, disebutkan ada enam item yang harus dilaksanakan dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai sumberdaya alam.

Enam item untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam itu masing-masing adalah potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, serta konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Relatif banyaknya tugas inventarisasi, menurut Suprapto, otomatis akan membuat anggaran untuk Dinas LH pada masa yang akan datang menjadi  besar. Kendati harus diakui pula tugas tersebut tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang juga relatif lama.

“Kalau nanti dilaksanakan hanya 25 persen dari target yang ada di Perda kami kira itu sudah cukup bagus. Apalagi dengan keterbatasan dana APBD,” tuturnya.

Suprapto selanjutnya  menandaskan meski saat ini Perda PPLH Provinsi Jatim belum ada, nanti Perda PPLH di Kabupaten Tulungagung yang memuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tulungagung. “ Bupati yang terpilih nanti harus sudah menjadikan RPPLH sebagai dasar dalam menyusun RPJMD,” paparnya.

Sementara itu, Sukaji dalam rapat pembahasan Raperda PPLH tidak keberatan dengan tugas dan wewenang Dinas LH yang tercantum dalam raperda. Ia menyatakan siap melaksanakan amanat dari raperda setelah menjadi perda. “Yang menjadi masalah biasanya terkait anggaran. Saat ini saja ada sebagian program dari Dinas LH yang tidak dilaksanakan karena anggarannya dipangkas saat pengajuan anggaran,” katanya.

TINGGALKAN PESAN