Bapemperda Rekomendasi Penyesuaian Empat Raperda

0
61
Heru Santoso.

DPRD TULUNGAGUNG – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung merekomendasikan penyesuaian empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas pada masa sidang saat ini. Rekomendasi ini merupakan hasil kajian setelah Bapemperda DPRD Tulungagung melakukan harmonisasi terhadap empat raperda tersebut.

“Surat rekomendasi untuk diadakan penyesuaian pada empat raperda sudah kami berikan pada pimpinan DPRD Tulungagung,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, H Heru Santoso MPd, Rabu (4/4).

Menurut dia, harmonisasi empat raperda inisiatif DPRD Tulungagung itu dilakukan Bapemperda DPRD Tulungagung bersama Dirjen Faslitasi Perancangan Perda Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta beberapa waktu lalu. “Dan hasil dari kajian bersama Kementerian Hukum dan HAM perlu ada penyesuaian terhadap raperda dari masing-masing komisi pengusul,” terangnya.

Seperti diketahui dalam masa sidang saat ini ada empat raperda inisiatif DPRD Tulungagung yang akan dibahas bersama eksekutif. Yakni, Raperda tentang Perubahan Kedua Aras Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Komisi A), Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan (Komisi B), Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung (Komisi C) dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Komisi D).

Adapun rekomendasi penyesuaian untuk Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, di antaranya adalah konsideran mengingat ada beberapa peraturan perundangan yang dihilangkan dan penulisan nama bupati dan judul penjelasan tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Kemudian untuk Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, di antaranya bahwa pembentukan raperda tersebut merupakan penjabaran dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, rekomendasi penyesuaiannya di antaranya, judul ada perubahan dengan ditambahkan pembentukan sehingga menjadi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat. Sedang untuk Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya pembentukan raperda tersebut perlu memperhatikan peraturan perundangan seperti pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dikatakan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia.

TINGGALKAN PESAN