Komisi C Terima Pansus I DPRD Kabupaten Blitar

0
114
Subani didampingi Abdul Munib ketika menerima kedatangan pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (23/2).

DPRD TULUNGAGUNG – Selain kedatangan pimpinan dan anggota Panita Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Mojokerto, DPRD Tulungagung, Jumat (23/2), diwaktu hampir bersamaan juga menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Kabupaten Blitar.

Kedatangan pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Kabupaten Blitar diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung serta pejabat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung. Pimpinan dan anggota Komisi C tersebut masing-masing adalah Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Leman Dwi Praseto SE, dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Michael Utomo SE.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib SIP, mengungkapkan kedatangan mereka ke DPRD Tulungagung untuk melakukan studi banding tentang perubahan Raperda tentang retribusi Jasa Usaha yang sedang dibuat. “Kami ingi mengetahui bagaimana Tulungagung dalam memungut retribusi untuk kenaikan PAD,” ujarnya.

Abdul Munib menyadari saat ini perekonomian di Kabupaten Blitar masih tertinggal dari Kabupaten Tulungagung. Karena itu, kunjungan ke Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Blitar melalui retribrusi jasa usaha. Termasuk di dalamnya terkait pengelolaan pariwisata bersama Perhutani.

Subani yang menanggapi pertanyaan Abdul Munif dan beberapa anggota Pansus I DPRD Kabupaten Blitar mengungkapkan ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh DPRD Tulungagung dan Pemkab Tulungagung dalam upaya menaikkan PAD melalui retribusi jasa usaha. “Di Tulungagung untuk memungut retribusi jasa usaha tidak hanya dengan satu perda. Tetapi banyak perda. Seperti untuk retribusi tempat kos ada perda sendiri. Tempat hiburan juga ada perdanya sendiri. Begitupun dengan aset Pemkab yang disewakan juga ada perda tersendiri,” paparnya.

Dalam upaya menaikkan PAD dari retribusi jasa usaha, menurut Subani, di antaranya juga harus memperhatikan tarif kekinian. “Libatkan appraisal (penaksir independen) dalam menentukan tarif, semisal sewa aset Pemkab,” tuturnya.

Sedang terkait pengelolaan pariwisata bersama Perhutani, menurut Tumijandari Bapenda Kabupaten Tulungagung, Pemkab Tulungagung mendapat bagi hasil 20 persen. Sementara Pokdarwis (desa) mendapat 50 persen dan Perhutani 30 persen. “Pembagian prosentase tersebut setelah sebelumnya dikenakan pajak hiburan 15 persen oleh Pemkab,” katanya.

TINGGALKAN PESAN