Pjs Bupati Tulungagung Harus Kedepankan Netralitas

0
111
Adib Makarim tandatangani baliho Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA Untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Rabu (14/2).

DPRD TULUNGAGUNG – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tulungagung, H Jarianto MSi harus mengedepankan netralitas selama menjabat di Kabupaten Tulungagung. Netralitas dari PJs Bupati Tulungagung diharapkan membuat suasana Pilkada di Tulungagung akan lebih kondusif dan aman.

“Pjs Bupati Tulungagung yang baru dikukuhkan oleh Gubernur Jatim harus mengedepankan netralitas yang tinggi selama proses Pilkada berlangsung. Utamanya, saat berlangsungnya kampanye,” ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, disela acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018 Yang Berintegritas yang diselenggarakan Panwaslu Tulungagung di Hotel Istana Kota Tulungagung, Rabu (14/2).

Jarianto yang kesehariannya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)Provinsi Jatim ini sudah dikukuhkan Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, sebagai Pjs Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2) siang. Ia dikukuhkan bersama Pjs Bupati Jombang, Setiajit (Kadisnaker Provinsi Jatim), Pjs Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi (Kadishub Provinsi Jatim) dan Pjs Wali Kota Kediri, Jumadi (Kepala BPKAD Provinsi Jatim).

Menurut Adib Makarim, selain Pjs Bupati harus mengedepankan netralitas, semua ASN yang ada di Tulungagung juga harus netral. Termasuk ASN lingkup Pemkab Tulungagung.

“Harapannya, dalam masa kampanye semua dapat fair play, arif bijaksana dan santun sehingga kondusifitas tetap terjaga,” paparnya.

Politisi yang mantan anggota KPU Tulungagung ini mengingatkan pada masyarakat Tulungagung untuk tidak terlalu terbawa euforia pelaksanaan pilkada. Penyelenggaraan pilkada secara serentak merupakan jawaban agar masyarakat tidak sampai terlalu terbawa euforia pilkada.

“Euforia pilkada menghamburkan uang. Kompetisi yang luar biasa dalam pilkada dapat pula menabrak dan melanggar undang-undang. Karena itu, dengan diadakannya pilkada serentak akan membuat masyarakat normal kembali tidak terbawa euforia. Apalagi, nanti tahun 2024 pilkada serentak dilakukan secara nasional,” paparnya lagi.

TINGGALKAN PESAN