Bapemperda Minta Komisi B Satukan Dua Raperda

0
29
Heru Santoso.

DPRD TULUNGAGUNG – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung secara resmi meminta Komisi B DPRD Tulungagung untuk menggabung dua raperda (rancangan peraturan daerah) insiatif mereka menjadi satu raperda. Permintaan ini disampaikan dengan surat melalui pimpinan DPRD Tulungagung.

“Baru saja saya tandatangani surat untuk Komisi B agar mereka menggabung dua raperda menjadi satu raperda sebagaimana permintaan dari Biro Hukum Pemprov Jatim,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, H Heru Santoso SPd MPd di Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (19/1).

Kedua raperda yang diminta untuk dijadikan satu dan sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 itu adalah Raperda tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Raperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Tulungagung.

Menurut Heru Santoso, dua raperda tersebut subtansinya sama. Yakni, sama-sama terkait pelayanan dan perlindungan tenaga kerja. “Tinggal dibedakan dalam bab saja tentang tenaga kerja luar negeri dan tenaga kerja Tulungagung,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama antara Bapemperda dan Tim Asistensi Pembahas Raperda Pemkab Tulungagung di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (17/1) lalu, Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Tulungagung, Saiful Bakri SH MH, menyampaikan beberapa rekomendasi dari Biro Hukum Pemprov Jatim terkait 18 raperda yang akan dibahas pada tahun 2018  ini. Salah satunya soal Raperda tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Raperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Tulungagung yang diminta untuk digabung.

“Sesuai hasil konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim diminta agar Raperda tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Raperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Tulungagung dijadikan satu,” paparnya.

Sesuai keputusan dalam rapat tersebut, gabungan Raperda tentang Pelayanan, Penempatan, Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Raperda tentang Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Tulungagung yang dijadikan satu perda tersebut akan dibahas pada masa sidang I tahun sidang V yakni bulan September sampai dengan Desember 2018.

TINGGALKAN PESAN