Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Malang

0
194
Leman Dwi Prasetyo bersama H Makin dan perwakilan dari BPKAD Kabupaten Tulungagung saat menerima pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (22/12).

DPRD TULUNGAGUNG – Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (22/12), kembali mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Malang. Kali ini dari pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Malang.

Kedatangan para wakil rakyat Kabupaten Malang tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Leman Dwi Prasetyo SE dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, H Makin. Mereka berdua ditemani perwakilan dari BPKAD Kabupaten Tulungagung yakni Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tulungagung, Fajar Wiariyanto SP dan Kasi Aset BPKAD Kabupaten Tulungagung, Eko Heri Susanto SSTP.

Ketua Pansus Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Malang, Siadi SH, mengungkapkan kedatangan mereka ke DPRD Tulungagung untuk mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Milik Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemkab Tulungagung. “Kami sebelum ini sudah pula konsultasi  ke Surakarta. Sekarang ke Tulungagung untuk melengkapi raperda kami,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dari Tulungagung terkait aset milik daerah. Di antaranya, tentang pelepasan aset daerah yang harus mendapat persetujuan DPRD, sertifikasi aset daerah dan pemanfaatan tanah eks desa.

Sebelumnya, Leman Dwi Prasetyo mengungkapkan di Tulungagung sebagaimana daerah-daerah lain juga menghadapi permasalahan terkait serifikasi aset milik daerah. Masalahnya, ada beberapa kasus tanah yang ditempati bangunan aset daerah statusnya belum jelas. “Kami sudah meminta BPKAD Tulungagung untuk segera melakukan sertifikasi agar legal formalnya kuat,” katanya.

Menanggapi pertanyaan dari Siadi, Eko Heri Susanto yang ditunjuk untuk memberi penjelasan, menyatakan masalah aset milik daerah sudah diatur dengan jelas di Permendagri  No. 19/2016. “Di Permendagri itu juga sudah tercantum tentang aturan pemindahtanganan aset dari yang perlu mendapat persetujuan DPRD selain untuk kepentingan umum. Di Tulungagung ini sudah pernah dilakukan, seperti tukar guling tanah desa dengan Pemkab untuk RSUD,” paparnya.

Selanjutnya, Eko Heri Susanto membeberkan BPKAD Kabupaten Tulungagung terus melakukan upaya agar semua aset desa yang menjadi kelurahan di Tulungagung tersertifikasi. Hasilnya kini sudah 95 persen aset di kelurahan tersertifikasi. “Masalahnya ini terkait peningkatan PAD,” terangnya.

 

TINGGALKAN PESAN