DPRD Tulungagung Dukung Perjuangan GTT/PTT

0
52
Salah seorang guru honorer (berjilbab) menangis saat menyampaikan keluhannya pada Supriyono dan Adib Makarim, Senin (4/12).

DPRD TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, memahami semua yang dikeluhkan para tenaga guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Dia bahkan mengaku telah mengawal dan mengikuti perjuangan para tenaga sukarelawan ituuntuk mendapat kesejahteraan yang lebih layak sejak lebih dari setahun lalu.

Pernyataan ini disampaikan Supriyono seusai bersama Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, melakukan audiensi dengan Komunitas Guru Sukarelawan Dan Tenaga Teknis Strategis (KGTS) di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (4/12).

“Kami pun memahami ada aturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer. Tetapi, kenyataannya di sekolah kita ada kekurangan guru , utamanya guru SD dan SMP di mata pelajaran tertentu. Karena itu, sudah kami kondisikan untuk guru honorer SD terlebih dulu kami berikan insentif masing-masing sebesar Rp 250 ribu per bulan,” paparnya.

Soal belum cairnya dana tersebut, Supriyono menyatakan sudah ada janji dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk mencairkannya pada pertengahan bulan Desember 2017 ini. Seperti yang diungkapkan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Adi Suselo MPd, yang juga hadir dalam audiensi bersama Kabid Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono SH.

Menurut Supriyono, pada tahun 2017 ini baru tenaga guru kelas SD, guru olahraga SD dan guru agama SD sejumlah 1.700 guru yang bakal dapat merasakan pemberian insentif dari Pemkab Tulungagung. Mereka mulai Oktober sampai Desember mendapat Rp 250 ribu perbulannya setelah diputuskan dalam APBD Perubahan Tahun 2017.

Rencananya, kedepan tidak hanya mereka saja yang akan mendapat uang insentif, tetapi juga guru honorer lainnya seperti guru mata pelajaran bahasa inggris dan kesenian. Bahkan, bisa jadi juga tenaga sukarelawan operator, perpustakaan serta tenaga tata usaha SMP.

Sedang, soal legalitas berupa SK, Supriyono menandaskan saat ini sedang dikaji oleh Pemkab Tulungagung terkait siapa yang akan memberi SK. Apakah Bupati Tulungagung atau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung atau pula Kepala BKD Kabupaten Tulungagung. “Yang pasti kami (DPRD Tulungagung) minta tahun ini sudah selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, Supriyono yang politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan pula ada sedikit polemik terkait keberadaan guru honorer. Masalahnya, muncul tenaga guru honorer baru yang mengganggu proses penyelesaian pelegalan yang sesuai kriteria.

TINGGALKAN PESAN